Maju Bersama Djarot, Ahok Kembali Kenakan Kemeja Kotak-kotak

Solid Gold

Kantor KPU DKI | Solid Gold

Ahok dan Djarot bertolak ke Kantor KPU DKI dengan menggunakan sebuah bus. Turut mendampingi sejumlah politisi dari partai pengusung, di antaranya Ketua DPD Partai Golkar DKI Fayakhun dan ketua tim pemenangan Nusron Wahid.

Bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pergi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Rabu (21/9/2016).

Sebelum ke KPU DKI, Ahok dan Djarot singgah sebentar ke Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya, mereka akan menjemput lebih dulu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang akan ikut serta mengantar ke Kantor KPU DKI.

Pada kesempatan itu, ia dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat kembali mengenakan baju dengan motif yang mirip seperti saat ia maju mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2012, yakni kemeja kotak-kotak lengan panjang.

Rintik-rintik hujan tampak turun di sekitar Balai Kota saat Ahok dan Djarot bertolak ke Kantor KPU DKI. “Kami jemput Bu Mega, terus ke KPUD. Sebelum hujan ini,” ujar Ahok.

Kemeja kotak-kotak yang dikenakan Ahok kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Motif kotak-kotaknya terlihat lebih besar.

Menurut Ahok, alasannya dan Djarot mengenakan kemeja kotak-kotak karena keduanya memiliki misi melanjutkan program Jokowi.

“Kami meneruskan Jokowi. Memang program kami juga enggak berbeda. Semua juga enggak berbeda,” kata Ahok saat bertolak dari Balai Kota sekitar pukul 12.10 WIB.

Ahok Klaim Sudah Jalani Isi Kontrak Politik PDIP | Solid Gold

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim sudah menjalankan isi kontrak politik yang diberikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Solid Gold

Kontrak politik itu ditandatangani Ahok, sapaan Basuki, sebagai tanda dukungan PDIP terhadap dirinya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Dasa Prasetya PDIP merupakan arah umum perjuangan partai dalam menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. “Dasa Prasetya berarti 10 janji kesetiaan, berisi 10 butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Berikut adalah isi Dasa Prasetya PDIP yang menjadi bagian kontrak politik antara calon kepala daerah dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ahok juga menolak menyebut kontrak politik itu sebagai mahar. Menurut Ahok, kontrak politik itu sebagai bentuk harapan dari PDIP yang memberikan dukungan kepadanya.

Kontrak politik itu, menurutnya, sama ketika dia berpasangan dengan Joko Widodo maju pada Pilkada Jakarta pada 2012. “Dari dulu sudah dijalanin. Kontrak politik sama dengan Pak Jokowi dulu. Prinsipnya mesti menjalankan, kami taat Pancasila, standar 10 itu,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (21/9).

“Bukan mahar. Saya kira semua partai mencalonkan orang ada harapan. Kalau Bu Mega kan jelas, di dalam konsep Ibu Mega, Bung Karno kan dia ingin Pancasila benar-benar dijalankan,” tutur Ahok.

Ahok juga mengaku tidak diminta untuk menjadi kader PDIP. Itu juga membuatnya mengenakan baju batik berwarna cokelat saat deklarasi PDIP, tadi malam. Sementara, kader PDIP menggunakan baju berwarna merah khas partai berlambang kepala banteng itu.

“Kalo Rp10 triliun mah gue tidur aja. Kamu tahu enggak kalo Rp10 triliun deposito hampir Rp60 miliar sebulan, enggak mau punya apa Rp60 miliar sebulan,” ujar Ahok.

Sebelumnya, PDIP memintah Ahok dan Djarot Saiful Hidayat untuk menandatangani kontrak politik dengan PDIP. Wakil Sekretaris Jenderal bidang Pemerintahan DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, kontrak politik antara bakal calon kepala daerah dengan PDIP bersifat membangun dan demi menyejahterakan rakyat.

Ahok juga membantah beredar kabar dukungan PDIP kepadanya dibayar sebesar Rp10 triliun. Menurut Ahok, Megawati memilih petahana karena tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Ahok-Djarot. Megawati, kata Ahok, juga marah jika ada yang menolak memilihnya karena alasan minoritas dan SARA.

“Konsep formula kontrak politik ini untuk memastikan keinginan baik kedua belah pihak untuk menjalin kontrak politik, baik saat kampanye ataupun saat menjalankan kepemimpinan bila kelak terpilih,” kata Basarah.

Basarah tidak membacakan secara lengkap seluruh lembar kontrak politik antara calon kepala daerah dengan PDIP. Ia hanya membacakan salah satu lembar kontrak politik yang menuangkan Dasa Prasetya PDIP.

Satu, menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa. Dua, memperkokoh kegotongroyongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama.

Tiga, memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan. Empat, menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat.

Lima, membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat. Enam, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.

Sembilan, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan. Sepuluh, menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia.

Tujuh, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten. Delapan, mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Solid Gold

Advertisements
This entry was posted in Solid Gold and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s