Jaksa KPK Cecar Saksi soal Dugaan Keterlibatan Petinggi Lippo Group

Dua saksi yang dihadirkan, yakni Direktur Utama PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) Rudy Nanggulangi dan Direktur PT MTP Heri Sugiarto.  Namun, keduanya memastikan bahwa perusahaanya tidak ada kaitan dengan Lippo Group.

PT. Solid Gold Berjangka Pusat Jakarta

Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan terhadap terdakwa panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Keduanya dicecar Jaksa soal keterlibatan sejumlah petinggi Lippo Group dalam perkara suap terhadap Edy Nasution. Dalam persidangan, Jaksa KPK menanyakan kepada kedua saksi mengenai afiliasi antara PT MTP dengan Lippo Group.

Rudy dan Hesti menyebut beberapa nama petinggi Lippo Group | PT. Solid Gold Berjangka Pusat Jakarta

“Kalau hitam di atas putih tidak ada, perusahaan kami adalah listed company, yang berada di bawah PT Multi Prima Sejahtera,” ujar Rudy kepada Jaksa KPK.  Namun, menurut Rudy, sejak tahun 2001, PT MTP berkantor di Menara Matahari, Karawaci, Tangerang.

Jaksa kemudian menanyakan mengenai lokasi kantor PT MTP. Rudy mengakui bahwa pada awalnya kantor PT MTP berlokasi di Gedung Berita Satu, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

Kedua kantor tersebut merupakan bangunan milik perusahaan di bawah Lippo Group. Kemudian, Jaksa kembali menanyakan hubungan antara PT MTP dengan Lippo Group.

PT MTP pernah mengadakan joint venture, atau kerja sama dengan Kwang Yang Motor Company, atau perusahaan Kymco yang berada di Taiwan. Jaksa KPK menanyakan, apa sebabnya hingga nama perusahaan kerja sama tersebut menggunakan nama Lippo.

Kerja sama keduanya menghasilkan perusahaan baru, yakni PT Kymco Lippo Motor Indonesia. “Katanya PT MTP tidak terafiliasi dengan Lippo, kenapa perusahaan patungan ini menyebut Lippo?” Kata Jaksa KPK.

Rudy mengatakan, pada awalnya PT Multi Prima Sejahtera menggunakan nama PT Lippo Enterprise. Meski demikian, menurut Rudy, secara hukum PT MTP tidak ada kaitan dengan Lippo.

“Itu hanya nama saja, kalau kepemilikan saham tidak ada,” kata Rudy.  Dalam persidangan, Jaksa KPK juga memutarkan sejumlah rekaman pembicaraan antara Rudy dan pegawai bagian legal Lippo Group, Wresti Kristian Hesti.

Dalam rekaman tersebut, Rudy dan Hesti menyebut beberapa nama petinggi Lippo Group, di antaranya, Eddy Sindoro, Billy Sindoro, dan Suhendra Atmadja.

Meski demikian, Rudy mengatakan, ketiga petinggi Lippo Group tersebut tidak ada kaitannya dengan PT MTP, maupun pengurusan perkara hukum yang melibatkan PT MTP.

“Mereka (petinggi Lippo Group) tidak ada kaitannya, mungkin Hesti yang berkonsultasi dengan mereka, tapi saya tidak tahu,” kata Rudy.

Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase di Singapura, PT MTP dinyatakan wanprestrasi dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada PT Kymco sebesar 11.100.000 dollar AS.

Karena PT MTP tidak juga melaksanakan kewajibannya, PT Kymco mendaftarkan putusan itu di PN Jakpus, agar putusan arbitrase dapat dieksekusi di Indonesia. Hesti kemudian bertemu Edy Nasution di Kantor PN Jakpus pada 14 Desember 2015, dan meminta dilakukan penundaan aanmaning.

Menindaklanjuti hal itu, PN Jakpus kemudian mengajukan aanmaning, atau pemanggilan terhadap PT MTP, pada 1 September 2015 dan 22 Desember 2015.

Mengetahui pemanggilan itu, Eddy Sindoro kemudian menugaskan Hesti untuk mengupayakan penundaan aanmaning. Namun, Eddy Sindoro dan Rudy Nanggulangi selaku Direktur Utama PT MTP tidak dapat memenuhi panggilan.

Akhirnya, Eddy menugaskan Hesti untuk mengupayakan penundaan pelaksanaan aanmaning, dengan melakukan pendekatan kepada Edy Nasution.  Terhadap pengurusan penundaan aanmaning tersebut, Lippo Group melalui Hesti, atas arahan dari Eddy Sindoro, membuat memo yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Edy Nasution kemudian menyetujui penundaan aanmaning sampai Januari 2016. Namun, ia meminta imbalan sebesar Rp 100 juta.

Atas persetujuan Eddy Sindoro, Hesti menugaskan Doddy Aryanto Supeno untuk kemudian menyerahkan uang Rp 100 juta kepada Edy Nasution.

Penyerahan uang dilakukan pada 17 Desember 2015, di Hotel Acacia, Jakarta Pusat. Nurhadi dianggap sebagai promotor yang dapat membantu agar tidak dapat dilakukan eksekusi atas putusan Pengadilan Arbitrase Singapura.

Jaksa KPK Pertanyakan Keterlibatan Direktur PT MTP dalam Suap Edy Nasution | PT. Solid Gold Berjangka Pusat Jakarta

Rincian uang tersebut antara lain, sebesar Rp1,5 miliar dan Rp100 juta dari Doddy Ariyanto Supeno atas arahan Wresti Kristian Hesti, Ervan Adi Nugroho selaku Presdir PT Parampuont Enterprise Internasional, Hery Soegiarto dan Eddy Sindoro.

Kemudian, sebesar USD50.000 dari Agustriady selaku kuasa hukum PT Across Asia Limited atas arahan Eddy Sindoro dan Rp50 juta dari Doddy sebagaimana perintah Hesti dan Ervan.

Dua direktur tersebut bernama Heri Sugiarto dan Direktur Utama, Rudi Nanggulangi, yang diduga terlibat dalam dugaan suap perkara ke Edy Nasution. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyasar beberapa pertanyaan keterlibatan kedua direktur PT MTP dalam suap perkara panitera PN Jakarta Pusat.

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggelar sidang dugaan suap terhadap mantan panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution ‎dengan mengorek keterangan dua direktur PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP).

PT. Solid Gold Berjangka Pusat Jakarta

Dalam hal tersebut, PT MTP telah memenangkan gugatan sengketa perusahaan dengan PT Kymco‎ di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pihak PT Kymco Taiwan kembali mengajukan gugatan arbitrase di pengadilan Singapura. Sementara, pada persidangan di Singapura,‎ PT Kymco Taiwan memenangkan gugatan tersebut yang selanjutnya dibawa ke PN Jakarta Pusat untuk melakukan eksekusi sita.

Namun, Rudi mengklaim tidak mengetahui bahwa uang yang diminta Hesti sebesar Rp 100 juta untuk melakukan suap ke Edy Nasution. “Saya kurang tahu (uang Rp100 juta) makanya saya iya, iya saja,” jelasnya. Dalam persidangan, Jaksa KPK juga memutarkan sejumlah rekaman pembicaraan antara Rudy dan pegawai Freelance Consultant, Wresti Kristian Hesti.

“PT MTP itu apakah sedang ada perkara di PN Jakarta Pusat?,” tanya tim JPU KPK ke dua Direktur PT MTP di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016). Lantas, pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Rudi Nanggulangi bahwa perusahaannya memang ‎tengah mempunyai perkara sengketa dengan PT Kymco Motor Indonesia.

Dalam rekaman tersebut, Rudy dan Hesti menyebut beberapa nama yang di antaranya adalah, Eddy Sindoro, Billy Sindoro, dan Suhendra Atmadja. Seperti diketahui, Edy Nasution didakwa menerima sejumlah uang dengan total mencapai Rp2,3 miliar dari Eddy Sindoro. Uang tersebut sebagai imbalan untuk mengurus perkara sejumlah perusahaan di PN Jakpus.

“Tetapi sehabis itu Hesti enggak kontak dengan saya pak, hanya Lawyer yang di-recomend dia, selanjutnya Hesti meminta uang pada Pak Heru,” kata Rudi. Panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution pun ‎menyetujui aanmaning dengan imbalan yang harus dipenuhi pihak PT MTP sebesar Rp 100 juta.

Namun, Rudi mengaku pihaknya meminta bantuan Freelance Consultant bernama Wresti Kristian Hesti untuk mengurus penundaan eksekusi (aanmaning) dengan menjanjikan sejumlah uang untuknya.

PT Solid Gold Berjangka

 

Advertisements
This entry was posted in PT. Solid Gold Berjangka Pusat Jakarta and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s