Guru Honorer SMA/SMK Akan Digaji Sesuai UMK Setempat

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, ‎kehadiran guru honorer tersebut jadi bahan pemikiran mereka terlebih masalah haknya. Pihaknya akan menggaji mereka sesuai dengan besaran UMK setempat. Namun, sebelum itu pihaknya akan melakukan verifikasi. Contohnya banyaknya jam mengajar dalam satu pekan.

Solid Gold Berjangka

“Tunjangan kemahalan guru di Bandung nantinya lebih kecil daripada di Pameungpeuk Garut. Idealnya begitu. Tapi itu nanti dulu, tunjangan kemahalan bisa dijalankan tahun 2018,”kata dia.***

kelola SMA/SMK tahun 2017 | PT. Solid Gold Berjangka Cabang jakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggaji guru honorer SMA/SMK seiring alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kota dan kabupaten ke pemerintah provinsi pada 2017. Saat ini sebanyak 20.093 guru honorer SMA/SMK dilimpahkan ke provinsi.

Menurut dia, penggajian tersebut lebih adil dan manusiawi untuk pada guru honorer. Adapun penganggarannya akan mulai seiring dengan dijalannkannya alih kelola SMA/SMK tahun 2017.

“Kami akan memikirkan mereka, kita verifikasi dulu. Nanti yang diberi gaji itu yang ngajar sebagaimana PNS. Minimal 24 jam/seminggu mengajar. Gajinya setara dengan UMK daripada sekarang tidak jelas,”ujar dia, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin.

Sementara itu, untuk guru PNS SMA/SMK dengan peralihan tersebut, pemerintah provinsi akan menambah TPP.‎ Untuk penggajian mereka berasal dari DAU. “Untuk TPP yang pasti nambah. Yang jelas untuk DAU itu untuk gaji guru-guru PNS. Kita akan nambah sekian triliun,” kata dia.

Ia menambahkan,‎ selain gaji honorer dan guru SMK/SMA, pemprov pun berencana memberikan tunjangan kemahalan. Artinya tunjangan yang diberikan guru berdasarkan pengabdiannya.

Saat ini pihaknya tengah dalam‎ proses penyerahan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D)‎. Saat ini sudah ditandatangani tapi belum lengkap.

Jelang Pelimpahan Wewenang SMA/SMK ke Provinsi, Ini yang Dilakukan Dinas Pendidikan | PT. Solid Gold Berjangka Cabang jakarta

Artinya, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah mematangkan persiapan pengelolaan yang akan dilaksanakan Januari 2017. Pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melalui tahap penyerahan berkas personel, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D).

“Ada kepala cabang dinas, 2 eselon dan kemungkinan 4 staf. Kami akan diakomodir Guberbur agar ada usulan tenaga dari pegawai daerah. Karena tidak mungkin semuanya dikelola tenaga provinsi yang terbatas,” jelasnya pada SURYA.co.id, Selasa (4/9/2016).

Pengelolaan 31 cabang dinas ini akan melibatkan setidaknya 10 orang di setiap cabang. Salah satunya menyiapkan cabang dinas di 31 wilayah. Sehingga tiap daerah tidak perlu berkoordinasi langsung ke kantor Dindik Jatim yang berada di Surabaya.

Sebelumnya Saiful sempat menyinggung penganggaran Rp 3 miliar untuk setiap kantor. Anggaran di cabang dinas diperlukan untuk operasional pengawasan sekolah dan pelayanan sekolah-sekolah negeri dan swasta di wilayahnya.

Solid Gold Berjangka

 

Advertisements
This entry was posted in Solid Gold Berjangka and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s