Susi Pudjiastuti: Presiden Minta Semua Menteri Babat Habis Pungutan Liar!

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh menteri untuk menertibkan aksi pungutan liar alias pungli.

Solid Gold Berjangka

Misalnya, penggunaan solar subsidi dan penggunaan alat tangkap ikan tertentu.

Berdasarkan temuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak kapal besar dengan ukuran di atas 30 GT terindikasi memanipulasi ukuran kapal menjadi di bawah 30 GT saja. Hal tersebut kerap dilakukan agar kapal-kapal besar tersebut bisa mendapatkan insentif.

“Pungli-pungli ini pak Presiden juga sangat konsern, dan minta kepada semua menteri untuk membabat habis pungutan liar,” tegas Susi di kantornya Rabu (5/10/2016).

Imbauan tersebut merupakan upaya untuk memberantas praktek pemalsuan ukuran kapal atau markdown. Dia memberikan waktu pengukuran ulang kapal hingga akhir 2017 mendatang. Awalnya kesempatan itu diberikan hanya sampai akhir 2016.

Dia mengaku mendapat laporan adanya pungli pada proses pengukuran ulang kapal di Jepara. Pemilik kapal yang ingin melakukan pengukuran ulang dimintai biaya hingga Rp15 juta.

“Ukur ulang itu tidak ada biayanya, semua digratiskan, yang harus bayar hanya SIPI, SIKPI untuk PHP saja, pengukuran ulang itu tidak perlu bayar,” tukasnya. Sebelumnya, Susi mengimbau pemilik kapal segera melakukan pengukuran ulang ukuran kapal.

Mantan Bos Susi Air ini meminta pengusaha melapor jika kembali menemukan pungli pada pengukuran ulang. “Saya dengar di Jepara, Karimun Jawa diminta Rp15 juta di atas 10 GT, di atas 30 gt juga dipungut biaya oleh oknum dari departemen,” jelas Susi.

PNS di Daerah Terpencil Bakal Raih Insentif Khusus | PT. Solid Gold Berjangka

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mencatat setiap tahunnya terdapat sekira 70 ribu hingga 80 ribu PNS yang pensiun. Hal ini pun cukup menjadi persoalan bagi pemerintah daerah.

Ini yang lagi diformulasikan,” imbuhnya. Namun, untuk pendistribusian PNS, pemerintah saat ini masih melakukan kajian lebih lanjut. Artinya, belum dapat dipastikan berapa formasi yang dibutuhkan pada penerimaan PNS yang akan dibuka oleh pemerintah. “Detail belum tahu.

Pensiun satu tahunnya 70 sampai 80 ribu. Jadi kita konsennya kepada pendistribusian. Selama ini fokus di kota besar, terpencil enggak ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Bahkan, pemerintah pun akan memberikan insentif bagi PNS yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil pada seluruh daerah di Indonesia. “Sebenarnya (tujuan dari moratorium) bukan penghematan, dengan adanya pensiun dan segala macam kan sudah otomatis (ada penghematan).

Masih ada beberapa daerah kurang tapi ada yang berlebih,” tuturnya. Ditargetkan, formulasi moratorium baru ini akan selesai jelang akhir tahun. Pemerintah pun memastikan akan segera mengumumkan secara resmi total kebutuhan PNS apabila formula baru ini telah disepakati. “Nanti kalau sudah pasti kita umumkan,” tutupnya.

“Ini kita coba jangan menimbulkan satu keresahan. Jadi untuk yang terpencil ada insentifnya misalnya gaji. PTT (Pegawai Tidak Tetap) misalnya, beda gaji di kota dan di desa.

Menurut Asman, moratorium ini nantinya diharapkan mampu untuk mencukupi kebutuhan tenaga PNS pada berbagai daerah terpencil di Indonesia.

Keputusan pemerintah untuk melakukan moratorium penerimaan PNS pun menyebabkan beberapa instansi pemerintahan di daerah kekurangan tenaga SDM. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah menyusun formulasi baru terkait moratorium PNS.

Menko Darmin Panggil Menpan-RB, Ada Apa? | PT. Solid Gold Berjangka

Pertemuan ini memang telah diagendakan sebelumnya dalam jadwal Menko Darmin hari ini. Pantauan Okezone, Kamis (6/10/2016), Asman tiba pada pukul 09.50 WIB dan segera menuju ruang pertemuan di lantai 3 Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat. Namun, belum diketahui pertemuan ini membahas apa saja.

Awak media pun masih menunggu hasil pertemuan ini. Seperti diketahui, dalam beberapa rapat koordinasi sebelumnya Menpan-RB memang cukup jarang dipanggil oleh Menko Darmin. Hanya saja, belakangan ini Asman Abnur turut berkonsentrasi untuk menuntaskan masalah transformasi Batam dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini memanggil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.

Solid Gold Berjangka

 

Advertisements
This entry was posted in Solid Gold Berjangka and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s