Ustaz Dapat Penghasilan dari Ceramah, Perlukah Ikut Tax Amnesty?

Tax amnesty atau pengampunan pajak akan berakhir pada 31 Maret | PT Solid Gold Berjangka Pusat

PT Solid Gold Berjangka Pusat
Kalau mau ikut (tax amnesty) Alhamdulillah. Walau pun ustaz bojo papat, ojo lali bayar pajak,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menjelaskan pajak yang dibayar ustaz dari pendapatan ceramah-ceramah sebetulnya sama seperti ustaz yang mendapat penghasilan dari mengisi acara stasiun televisi.

“Dalam UU Pajak tidak ada pembedaan, pengusaha atau ustaz, kalau pendapatan ya kena pajak. Ustaz-ustaz yang jadi artis kan banyak juga. Setiap hari manggung di televisi kan itu dipotong pajaknya. Mau penyanyi atau ustaz, pajaknya sama,” terang Mardiasmo.

Dalam Diskusi Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seorang pengusaha asal Jawa Timur bertanya perihal kyai dan ustaz yang memiliki banyak pendapatan dari ceramah-ceramah. Apakah perlu untuk ikut tax amnesty?

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengungkapkan apa pun jenis pendapatan harus dilaporkan dan dibayar pajaknya. Sehingga jika belum dilaporkan, sebaiknya ikut program tax amnesty.

“Mengenai gus-gus (ustaz), duit dari pendapatan apa pun harus bayar pajaknya. Mau dapat dari pengajian, dari kotak kaleng, atau apa pun kalau namanya penghasilan harus dibayar pajaknya,” jelas Suryo menjawab pertanyaan pengusaha tersebut, Selasa (21/2/2017).

Periode terakhir tax amnesty atau pengampunan pajak akan berakhir pada 31 Maret nanti. Namun demikian, rupanya masih banyak masyarakat yang belum tersosialisasi dengan baik, termasuk soal harta dari jenis pendapatan apa yang perlu dilaporkan.

( Baca : Uang Tebusan Tax Amnesty Periode III Masih Kecil, Ini Langkah Pemerintah )

DJP Duduk Bareng Pemuka Hindu, Budha dan Konghucu Bahas Tax Amnesty | PT Solid Gold Berjangka Pusat

PT Solid Gold Berjangka Pusat
Dengan nada bercanda, menurut Ken, baik sumbangan dalam agama maupun pajak, sama-sama hukumnya wajib.

“Pas kumpulin dari Islam ada yang tanya, saya sudah bayar zakat kenapa harus bayar pajak. Jawabnya, Anda tidak bayar zakat bisa masuk neraka, kalau tidak bayar pajak apa hukumannya? Masuk penjara,” ucap dia.

Hadir dalam acara tersebut Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ketua Umum Perisada Hindu Dharma Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Uung Sendana.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengungkapkan pihaknya tak hanya fokus mensosialisikan pengampunan pajak pada para pengusaha, tapi juga perlu menyasar pemuka agama. Lantaran pengaruhnya pada masyarakat cukup signifikan.

“Saya kumpulkan semua pemuka agama. Karena orang rupanya lebih nurut dengan pemuka agama dibandingkan dengan orang pajak. Kemari kita juga sudah mengundang dari agama Islam,” kata Ken di kantor pusat DJP, Rabu (22/2/2017).

Menjelang berakhirnya periode terakhir tax amnesty atau pengampunan pajak pada 31 Maret 2017 mendatang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menggeber sosialisasinya.

Seperti yang dilakukan hari ini, DJP mengumpulkan pemuka-pemuka agama dari Hindu, Budha, dan Khonghucu. Ada sekitar 150 peserta dari perwakilan pemuka 3 agama tersebut.

Pemuka Agama Ini Curhat Tempat Ibadah Masih Kena Pajak | PT Solid Gold Berjangka Pusat

PT Solid Gold Berjangka Pusat
“Jadi ada diskriminasi, tempat yang tidak kena pajak hanya tempat kebaktian saja. Sementara namanya tempat ibadah kan satu set, ada tempat pelatihan, dan lainnya. Nah yang lain ini kena pajak,” katanya lagi.

Menjawab keluhan tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, menegaskan bahwa semua tempat ibadah secara aturan pajak, dibebaskan dari pembayaran pajak. Namun demikian, saat ini, pemungutan pajak PBB dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan oleh DJP lagi.

“Kalau pajak atas rumah ibadah, seharusnya enggak kena (pajak). Dan sejak tahun 2012 bukan lagi Ditjen Pajak untuk PBB, sudah dikembalikan ke Pemda,” jelas Ken.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hari ini mengumpulkan pemuka-pemuka dari 3 agama yakni Khonghucu, Hindu, dan Budha. Selain masalah tax amnesty atau pengampunan pajak, beberapa hal terkait perpajakan di Indonesia juga dibahas dalam diskusi tersebut.

Santoso, pemuka agama Hindu dari Majelis Udayana Indonesia, mengeluhkan masih adanya pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada beberapa tempat ibadah anggotanya.

“Kami ada masalah soal pajak tempat ibadah yang ternyata dipajakin oleh petugas pajak. Seharusnya kan tempat ibadah enggak kena pajak, tapi di tempat kami beberapa kena pajak,” ucap Santoso saat Diskusi Pajak di kantor DJP, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Menurutnya, dalam satu kompleks tempat peribadatan ada yang dibebaskan dari pajak, namun beberapa lokasi lain yang masih dalam satu kawasan tetap dikenai pajak PBB.

 

Solid Gold

Advertisements
This entry was posted in PT. Solid Gold Berjangka Pusat and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s