Peradi: Pelanggaran yang Dilakukan Freeport Begitu Banyak

Pelanggaran lain yang dilakukan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut cukup banyak | PT Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka
Menurut Otto, keprihatiannya tersebut bukan tanpa alasan, mengingat anggota Peradi di Papua pun melayangkan suratnya untuk memberikan bantuan hukum atas apa yang terjadi di tanah Papua.

“Nanti kita akan mempertimbangkan, apakah akan melaksanakan ini. Karena kita juga mendapat keluhan juga dari cabang kita di Papua dan meminta dukungan Pradi pusat agar dapat diproses,” pungkasnya.

Otto mengaku cukup prihatin dengan apa yang terjadi terhadap tanah maupun masyarakat Papua akibat dari apa yang selama ini dilakukan oleh perusahaan tambang terbesar di Papua tersebut.

Maka dari itu, pihaknya berencana akan melakukan upaya hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan PT FI terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari pengelolaan PT FI.

“Terus terang sangat memprihatinkan buat rakyat Papua. Kami akan melakukan suatu legal action bagaimana caranya agar semua persoalan lingkungan hidup bisa diselesaikan, baik secara pidata terutama mungkin secara pidana,” tutur Otto.

Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menilai, selain permasalahan terkait status kontrak karya, pelanggaran lain yang dilakukan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut cukup banyak.

Mantan Pengacara Jessica Wongso ini menilai, perusahaan tambang yang saat ini tengah bersitegang dengan pemerintah Indonesia itu banyak melakukan pelanggaran terkait isu lingkungan hidup.

“Kami juga mendapatkan informasi, disamping juga sudah memiliki data-data akurat bahwa sebenarnya dugaan pelanggaran yang dilakukan Freeport begitu banyak. Terutama mengenai isu lingkungan hidup,” ujar Otto di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).

( Baca : Ini Hasil Pertemuan antara Jonan dan Para Advokat Terkait Freeport )

30.000 Pengacara Siap Bela Pemerintah Hadapi Freeport di Arbitrase | PT Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka

Sebagai informasi, Freeport kini sedang mengambil ancang-ancang untuk menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional.President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, menegaskan, Freeport bahwa tak dapat menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah dan akan mempertahankan hak-haknya di KK.

“Posisi kami adalah kami tidak dapat menerima IUPK dari pemerintah dengan melepas KK, kita tidak bisa melakukan itu,” kata Richard.

Pihaknya dan pemerintah masih punya waktu selama 120 hari sejak 18 Februari 2017 untuk mencari win-win solution. Jika tak tercapai titik temu, Freeport dapat mengambil jalan Arbitrase.

“Ada waktu 120 hari dimana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu dengan pemerintah, Freeport dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan melalui Arbitrase,” ujar Richard.

Kami sebagai advokat ingin memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan akan juga melakukan aksi-aksi hukum. Bahkan tadi Pak Jonan mengatakan, di samping juga Arbitrase, beliau juga akan melibatkan kita dengan jaksa agung untuk proses-proses arbitrasenya,” ujarnya.

Ia berpendapat, pemerintah tidak melanggar Kontrak Karya (KK) yang dipegang Freeport. KK tetap harus mengacu pada peraturan hukum di Indonesia.

“Kami juga merasa tersinggung juga secara moral, kok ada penekanan begitu oleh Freeport kepada pemerintah, dengan adanya ancaman-ancaman membawa Arbitrase dan sebagainya. Kami melihat sebenarnya di dalam perjanjian sendiri sebenarnya kan perjanjian itu disebutkan bahwa Freeport harus mengikuti peraturan pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Artinya, meski perjanjian itu ada (KK), maka pemerintah kalau bikin aturan yang baru harus mengikuti. Jadi jangan dianggap peraturan yang dibuat pemerintah itu sebagai pelanggaran terhadap kontrak. Tidak,” pungkasnya.

“Kami mewakili dari PERADI bersama seluruh advokat Indonesia, bertemu dengan Pak Menteri ESDM sehubungan dengan adanya persoalan antara pemerintah dengan Freeport. Kita punya anggota 30.000 orang yang bisa membackup,” kata Otto saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Otto menambahkan, PERADI akan dilibatkan dalam proses Arbitrase.

Para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) siap membela pemerintah untuk menghadapi gugatan dari PT Freeport Indonesia di Arbitrase Internasional.

Pagi ini, para pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Ketua Dewan Pembina PERADI, Otto Hasibuan, menyatakan 30.000 advokat anggota PERADI berdiri di belakang pemerintah, siap membela negara menghadapi PT Freeport Indonesia di Arbitrase Internasional

Asosiasi Pengacara Dukung Jonan Hadapi Arbitrase Freeport | PT Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka
Pihaknya dan pemerintah masih punya waktu selama 120 hari sejak 18 Februari 2017 untuk mencari win-win solution. Jika tak tercapai titik temu, Freeport dapat mengambil jalan Arbitrase.

“Ada waktu 120 hari dimana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu dengan pemerintah, Freeport dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan melalui Arbitrase,” tutur Richard.

Sebagai informasi, Freeport kini sedang mengambil ancang-ancang untuk menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional. President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, menegaskan, Freeport bahwa tak dapat menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah dan akan mempertahankan hak-haknya di KK.

“Posisi kami adalah kami tidak dapat menerima IUPK dari pemerintah dengan melepas KK, kita tidak bisa melakukan itu,” kata Richard beberapa waktu lalu.

Menurut Otto, Freeport telah melanggar hukum di Indonesia, termasuk melanggar Kontrak Karya (KK). Akan ada langkah hukum dari PERADI terhadap Freeport.

“Pelanggaran yang dilakukan Freeport sebenarnya lebih banyak. Kami akan melakukan legal action,” tegasnya.

PERADI pun siap membela pemerintah jika Freeport benar-benar membawa masalah hingga ke Arbitrase.

“Beliau (Jonan) akan melibatkan kita dalam proses-proses Arbitrase,” tutupnya.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI diterima Jonan di Gedung Heritage pada pukul 10.18 WIB. Otto Hasibuan, Ketua Dewan Pembina PERADI, ikut hadir dalam pertemuan ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 1 jam itu, PERADI menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk menghadapi gugatan PT Freeport Indonesia ke Arbitrase Internasional.

“Kami dari DPN PERADI bertemu dengan Pak Menteri sehubungan dengan adanya masalah Freeport. Kami menyatakan dukungan dan siap membantu, kami yakin posisi pemerintah kuat,” kata Otto usai pertemuan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Kelompok pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pagi ini menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

 

 

Solid Gold

Advertisements
This entry was posted in PT Solid Gold Berjangka and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s