‎Skandal Korupsi e-KTP, Sri Mulyani Cek Anak Buahnya Kemenkeu yang Diduga Terlibat

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret banyak pihak | PT Solid Gold Berjangka Pusat

 

PT Solid Gold Berjangka Pusat
Sri Mulyani menjelaskan, pengecekan tersebut meliputi bagaimana anggaran proyek tersebut disetujui, proses anggarannya dan bagaimana pengalokasian anggaran e-KTP ke pemerintah yang berhubungan dengan DPR.

“Jadi kita lihat diinternal kami dulu lah,” ucap Sri Mulyani.
‎Ditehui, dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP menyeret sejumlah orang dari pemerintahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan swasta, yang diduga menerima uang dari hasil korupsi proyek tersebut dan mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan lingkungan Kementerian Keuangan ‎terkait adanya kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret banyak pihak.

‎”Saya sudah minta kepada Itjen dan Dirjen Anggaran untuk melihat semua aspek yang berkaitan dengan pemberitaan mengena e-KTP, terutama yang menyangkut Kementerian Keuangan,” ujar Sri Mulyani, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Sri Mulyani Mengaku Kredibilitasnya Jatuh | PT Solid Gold Berjangka Pusat

Oleh karenanya, Ani meminta pada para jajarannya di eselon I untuk menanyakan ke eselon II, lalu yang di eselon II menanyakan ke bawahannya untuk mengecek pelaporan LHKPN.

Ani menjelaskan, ia sudah berjanji pada Ketua KPK Agus Raharjo dua bulan lalu bahwa laporan LHKPN di Kemenkeu 100 persen lapor. Itu dilakukan untuk membangun kredibilitas di Kemenkeu.

“Sekarang kredibilitas saya jatuh karema ada 0,57 persen yang belum lapor. Saya minta Pak Hadiyanto (Sekjen) dan Bu Sumiyati (Irjen) untuk cari siapa saja 163 itu. Saya minta posisinya di mana,” ujar Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menebar ancaman. Ani mengaku tidak akan segan-segan untuk memberi nilai merah jika sampai akhir minggu ini ada di antara 163 orang itu masih tak patuh. Nilai merah ini akan berdampak pada penempatan jabatan.

( Baca : Kredibilitasnya Jatuh, Sri Mulyani Ancam 163 Pejabat Belum Lapor Harta )

“Enggak usah dipromosikan lagi, kalau perlu ganti saja sampai dia bisa lapor dengan benar,” jelas Ani.

Ani mengatakan, dari 72 ribu pegawai Kementerian Keuangan, pejabat yang wajib lapor LHKPN jumlahnya sebanyak 29.806 pegawai atau 40 persen dari jumlah pegawai.

Dari jumlah tersebut, kata Ani, belum seluruhnya melaporkan LHKPN. Masih ada 163 pegawai yang memiliki jabatan penting namun belum lapor LHKPN.

“163 yang belum lapor dari 72.000,” kata Ani dalam sosialisasi e-LHKPN di lingkungan Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2017.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memegang rekor sebagai kementerian atau lembaga (K/L) paling taat dalam melaporkan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Ini seharusnya menjadi kebanggaan pimpinan Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan data dari KPK hingga 31 Desember 2016 menyatakan tingkat kepatuhan pejabat Kemenkeu yakni 99,43 persen. Toh Ani merasa tak sepenuhnya bangga dengan capaian tersebut.

 

Karena ini, kredibilitas Menteri Sri Mulyani jatuh | PT Solid Gold Berjangka Pusat

“Saya dua bulan lalu datang ke KPK serahkan LHKPN. Saya janji ke Pak Agus Rahardjo, Kemenkeu harus 100% lapor. Sekarang kredibilitas saya jatuh karena ada 0,57% yang belum lapor,” kata Sri Mulyani dalam acara sosialisasi pelaporan elektronik LHKPN di kantornya, Selasa (14/3).

Setiap pejabat penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN ke KPK. Pelaporan dilakukan secara periodik setiap dua tahun sekali, pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Meski demikian, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan, tingkat kepatuhan yang tinggi tersebut merupakan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN untuk pegawai Kemkeu saat awal menjabat. Sementara tingkat kepatuhan pejabat Kemkeu dalam melaporkan LHKPN selama menjabat, hanya 85%.

“Masih ada 4.000 pegawai yang belum (update LHKPN),” kata dia.

Tingkat kepatuhan pejabat Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam melaporkan melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat tinggi. Namun, masih ada pejabat Kemkeu yang belum sama sekali melaporkan harta kekayaannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tahun lalu mencapai 99,43%. Adapun jumlah pegawai yang wajib melaporkan LHKPN mencapai 29.806 pegawai dari total pegawai yang mencapai 72.000. Dari Jumlah pegawai yang wajib tersebut, masih ada 163 pegawai yang belum melaporkan.

 

 

PT Solid Gold Berjangka

About Tia Ratna

24 yrs old Executive Secretary Benetta Ramelet, hailing from Lakefield enjoys watching movies like Death at a Funeral and Netball. Took a trip to Archaeological Site of Cyrene and drives a McLaren M16C.
This entry was posted in PT. Solid Gold Berjangka Pusat and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s