Luhut: Pengusaha Besar dan Santri Bisa Kerja Sama Ciptakan Usaha Baru

Pemerintah mendorong pengusaha besar untuk bekerja sama dengan pengusaha dari kalangan santri | PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang

 

PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang

Luhut pun menambahkan, upaya yang dilakukan pemerintah hanya untuk menciptakan ekonomi kerakyatan. Sehingga, kata dia, menghilangkan kesenjangan antara kelas menengah atas dengan kelas menengah ke bawah.

“Jadi kan Pesiden kita mau pada pemerataan itu, makanya kita mulai dari sini dulu. Kita dorong agar bisa ciptakan ekonomi kerakyatan,” tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut Menko Luhut didampingi oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Nanti kita cari perusahaan yang kaya, kita masukan atau yang sudah maju kita dorong untuk masuk berbagai bisnis yang ada. Jadi jangan hanya orang itu-itu aja yang dapat,” ujar Luhut.

Menurut dia, pemerintah juga sudah memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, termasuk dengan pengusaha NU. Bantuan modal tersebut berupa kredit usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui bank.

“KUR sudah. Ada yang lain nanti kita permudah. Karena kalau tidak begini kapan mau diangkat (pengusaha kecil). Nanti malah yang kaya makin kaya,” tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (6/4/2017), mengunjungi Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta. Dalam kunjungannya ini, Menko Luhut bermaksud untuk memberikan pengarahan dalam sarasehan pengembangan ekonomi dan kemaritiman Indonesia.

Menko Luhut mengatakan, pemerintah mendorong pengusaha besar untuk bekerja sama dengan pengusaha dari kalangan santri dalam menciptakan usaha kerakyatan berbagai bidang. Bisa saja nantinya, pengusaha besar memberikan modal dan pengetahuan dalam berbisnis ke pengusaha santri.

Luhut: Divestasi Saham Freeport Harus Selesai Sebelum 2021 | PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang

Perundingan terbagi dalam dua termin, yakni negosiasi jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Hadi, fokus perundingan jangka pendek selama empat pekan belakangan adalah perubahan KK menjadi IUPK. Fokus ini penting sebab akan menjadi dasar perundingan tahap berikutnya.

“Selain itu, IUPK memungkinkan operasi Freeport di Timika, Papua, kembali normal sehingga tidak timbul ekses ekonomi dan sosial berkepanjangan,” ujar dia.

Menurut dia perundingan tahap kedua akan dimulai pekan kedua April 2017, dengan landasan yang kokoh, yaitu IUPK.

“Apabila setelah enam bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan terkait poin-poin perundingan jangka panjang di atas, izin Freeport akan kembali ke KK dengan konsekuensi tidak bisa ekspor konsentrat lagi,” ujar dia.

Tim perundingan pemerintah terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah di Papua.

Melalui siaran pers tertulisnya hari ini, Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid juga menyatakan, sekalipun pemerintah memberikan IUPK sementara ke Freeport, target negosiasi tidah berubah.

Pemerintah tetap meminta Freeport mengubah perizinannya dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK Operasi Produksi, membangun smelter dan melakukan divestasi saham hingga 51 persen.

“Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar. Yang bisa dirundingkan implementasinya,” kata Hadi.

an sudah saya bilang berkali-kali kami mau melakukan dengan baik-baik, enggak usah ribut-ribut,” kata Luhut.

Hasil negosiasi tahap pertama antara pemerintah dan Freeport telah menyepakati IUPK sementara perusahaan ini berlaku selama berlangsungnya perundingan. Dengan begitu, Freeport menerima izin ekspor konsentrat sementara sambil menunggu kesepakatan hasil perundingan kedua muncul. Kementerian ESDM mengumumkan hasi kesepakatan itu pada awal pekan ini.

Jadwal perundingan berlangsung selama 8 bulan sejak 10 Februari dan berakhir 10 Oktober 2017. Setelah hasil negosiasi tahap pertama muncul, kedua belah pihak akan melanjutkan perundingan sejumlah hal yang antara lain ketentuan soal stabilitas investasi, keberlangsungan operasi Freeport, divestasi saham, dan pembangunan smelter.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah tetap berkomitmen menargetkan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia bisa selesai sebelum kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berakhir pada 2021. Komitmen itu tak berubah sekalipun kini Freeport telah menerima izin ekspor konsentrat sementara.

“Iya, saya lihat begitu (setuju divestasi). Ya bagaimana enggak setuju, itu kan milik bangsa Indonesia. Kami ingin baik-baik. Sebelum itu (2021) kami harap bisa (divestasi),” kata Luhut seusai Sarasehan Pengembangan Ekonomi Umat dan Kemaritiman di Pesantren Luhur Al-Tsaqafah di Jakarta Selatan, pada Kamis (6/4/2017) seperti dilansir Antara.

Luhut menegaskan keputusan pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara untuk Freeport hanya bagian dari menjaga dinamika negosiasi agar tetap kondusif. Keputusan pemerintah itu bukan untuk menghindari ancaman gugatan arbitrase Freeport.

Luhut Ingin Freeport Lepas 51% Saham Sebelum 2021 | PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang

Sebelum itu (2021) kita harapkan kalau bisa,” tukasnya.

Seperti diketahui, kontrak Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, akan segera berakhir di 2021. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu ingin kontraknya diperpanjang 20 tahun sampai 2041.

Pemerintah sendiri menyatakan mau saja memberikan perpanjangan 20 tahun, tapi ada syaratnya. Di antaranya adalah Freeport harus mau mendivestasikan 51% sahamnya pada pemerintah.

Sudah berkali-kali saya bilang, biarlah kita lakukan dengan baik-baik, enggak usah ribut-ribut kan bisa. Yang penting kan selesai,” tambahnya.

Ia pun berharap, divestasi 51% saham Freeport Indonesia bisa selesai sebelum kontrak mereka berakhir pada 2021 mendatang.

PT Freeport Indonesia belum menyetujui permintaan pemerintah, agar mau melakukan divestasi (penjualan) saham hingga 51% kepada pihak Indonesia. Bagaimana tanggapan pemerintah?

“Bagaimana enggak setuju, kan itu milik bangsa Indonesia. Kita kan ingin baik-baik,” kata Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, saat ditemui usai acara pertemuan dengan PBNU di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017).

 

PT Solid Gold Berjangka

 

Advertisements
This entry was posted in PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s