Amankan Sistem e-FLPP, Kementerian PUPR Gandeng Lemsaneg

 Sistem e-FLPP merupakan aplikasi online untuk mempermudah proses permohonan dana KPR | PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang

PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang
alam sambutannya Lana Winayanti mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong tercapainya target program satu juta rumah salah satunya melalui program KPR FLPP untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah.

“Sistem e-FLPP harus dilakukan pengamanan. Di era sekarang, kita harus lebih hati-hati dengan kemajuan teknologi karena bisa disalahgunakan oleh berbagai pihak. Dengan e-FLPP, kami berharap sinergitas PPDPP dan bank penyelenggara dapat berjalan lebih baik,” kata Lana.

Dalam penyaluran KPR FLPP, juga akan melakukan evaluasi kepada MBR setelah 4-5 tahun. “Jika penghasilan mereka sudah meningkatkan maka akan ditawarkan beberapa opsi seperti tenor diperpendek dengan bunga yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan. Jika masih MBR, maka akan tetap,” ujar Lana.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono dengan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Anton Setiyawan dan di saksikan oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti dan Sekretaris Utama Lemsaneg, Syahrul Mubarak, di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Sistem e-FLPP merupakan aplikasi online untuk mempermudah proses permohonan dana KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang diajukan Bank Pelaksana kepada PPDPP sehingga bisa memangkas waktu dari semula 7 hari menjadi 3 hari.

Sistem ini sudah berjalan semenjak bulan Agustus 2016 dan diluncurkan langsung oleh Menteri PUPR BasuKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) melakukan pengamanan sistem e-FLPP.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Ditjen Pembiayaan Perumahan dengan Lemsaneg tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam sistem elektronik di PPDPP.no.

Sistem ini terus dikembangkan baik dari sisi proses bisnis maupun dari sisi keamanannya sehingga kerjasama dengan Lemsaneg akan memperkuat keamanan sistem e-FLPP.

Syarat FLPP akan diubah disesuaikan wilayah | PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang

“Jadi nanti MBR ada regionalisasinya, bukan lagi 4 juta merata untuk seluruh Indonesia. Jadi per region disesuaikan, karena harga rumah juga beda setiap wilayah,” ujar Lana

Lana mengatakan, pihaknya saat ini tengah mematangkan rencana revisi tersebut. Pihaknya sedang membuat kajian mengenai pembagian dan kategorisasi masyarakat berpenghasilan rendah di sembilan regional.

Selain itu, pihaknya juga tengah membuat kajian mengenai indeks kemahalan konstruksi di setiap wilayah. “Masih dalam kajian untuk kita sesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi per wilayah. Di Papua misalnya, meskipun pendapatan disana cukup tinggi namun harga rumah juga cukup mahal,” katanya.

Namun, pemerintah akan membagi kategori masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa memanfaatkan FLPP untuk KPR dengan menggunakan indeks kemahalan. “Ini dilakukan karena misal di Papua, ada masyarakat yang berpenghasilan Rp 8 juta padahal dia masuk ke kategori masyarakat yang berhak, tapi tidak bisa mendapatkan FLPP,” katanya kepada KONTAN pekan ini.

Dirjen pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana W mengatakan, perubahan tersebut dilakukan karena harga rumah antar satu wilayah dengan wilayah lain di Indonesia berbeda. Jika tetap diberlakukan dengan aturan sekarang, dia khawatir anggaran FLPP sebesar Rp 9,7 triliun yang digelontorkan untuk mendukung kepemilikan 120.000 unit rumah bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah tidak tersalur secara tepat sasaran.

Dengan revisi tersebut, nilai batas gaji pokok sebesar Rp 4 juta bagi yang ingin mengajukan KPR FLPP untuk rumah tapak, dan Rp 7 juta untuk kredit rumah susun tidak akan diberlakukan secara nasional lagi.

Pemerintah akan mengubah syarat batasan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin mengajukan kredit perumahan rakyat dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Perubahan syarat tersebut akan tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 tentang FLPP dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, kemudahan syarat tersebut akan dilakukan dengan mengubah definisi masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mengajukan kredit pemilikan rumah dengan FLPP akan diubah.

 

Kontribusi SMF untuk Pendanaan Pembiayaan Perumahan | PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang

“Terkait dengan aksesibilitas, saat ini baru 2,5% masyarakat informal yang dapat mengakses KPR FLPP ke perbankan. Oleh karena itu, peran Pemda perlu lebih banyak dilibatkan dalam menjamin masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk mengakses perbankan, misalnya melalui lembaga penjamin,” ujarnya.

“Untuk keberlanjutan program pembiayaan perumahan ini, kami mendorong SMF agar mengambil peran yang lebih signifikan dalam pelaksanaan program Pemerintah dengan menjaga ketersediaan pasokan dana jangka panjang secara berkelanjutan,” tandasnya.

Bagi masyarakat golongan MBR yang memiliki penghasilan di bawah Rp4 Juta, sangat diperbolehkan mengajukan KPR untuk rumah subsidi.

Dalam kegiatan pemanfaatan dan pemupukan dana Tapera, PT SMF mempunyai peran strategis untuk memastikan penyaluran pemanfaatan dana yang merata ke seluruh pelosok Tanah Air.

Bank Pembangunan Daerah yang pada umumnya memiliki rating di bawah Bank Umum Nasional pun tetap bisa mengakses dana Tapera melalui PT SMF, yang mampu menerbitkan efek (surat berharga) yang dibutuhkan.

Lana, dalam kesempatan, juga memaparkan empat isu utama pembiayaan perumahan. Mencakup affordability atau keterjangkauan, availability atau ketersediaan dana baik itu skema pembiayaan maupun ketersediaan rumahnya, accessibility atau aksesibilitas MBR ke pembiayaan dan sustainability atau keberlanjutan pasokan pembiayaan perumahan.

“Untuk skema FLPP dengan suku bunga 5% selama 20 tahun, kami sedang menganalisa kemungkinan suku bunga rollover setiap lima tahun disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi., termasuk juga peningkatan pendapatan MBR,” imbuh Lana.

“Selain itu, konsep segmentasi penghasilan MBR sesuai wilayah akan digunakan demi memudahkan kami memberikan bantuan pembiayaan,” tukasnya.

Begitu pula skema SSB dengan jangka waktu 20 tahun akan menyebabkan beban fiskal yang besar, sehingga PUPR tengah menyusun skema jangka waktu yang lebih pendek.

“Dan demi mengantisipasi meningkatnya urbanisasi dan sprawling, diharapkan investasi pembangunan perumahan dapat diarahkan di wilayah pengembangan strategis (WPS). Saat ini ada 35 WPS yang dikembangkan di seluruh Indonesia,” Lana melanjutkan.

Dalam rangka efisiensi anggaran dan kemudahan bantuan pembiayaan yang lebih tepat sasaran, saat ini pemerintah tengah mengkaji beberapa skema pembiayaan perumahan.

Mengutip Rumah.com, kebutuhan dana untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, termasuk untuk program rumah milik bagi MBR yang difasilitasi melalui KPR FLPP dan SSB, terbilang sangat besar.

Maka dari itu, tidak mungkin dibiayai sepenuhnya dari anggaran pemerintah melainkan perlu dicari alternatif pendanaan dari pasar modal.

Keberadaan PT SMF sebagai lembaga pembiayaan yang dibentuk Pemerintah menjadi sangat penting dalam memasok dana jangka panjang yang dibutuhkan.

Selain itu, sesuai arahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, peran PT SMF dalam program pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi beban fiskal negara untuk mendukung program perumahan rakyat.

Pembiayaan sekunder perumahan dari PT SMF dapat mendukung program KPR FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB) maupun Tapera,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendorong PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk meningkatkan peran dalam pendanaan pembiayaan perumahan.

Sesuai tujuan pendirian perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT SMF (Persero) memasok dana jangka panjang perumahan dari pasar modal ke penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) alias bank-bank daerah, sehingga dapat meningkatkan volume penggunaan KPR terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

 

PT Solid Gold Berjangka 

Advertisements
This entry was posted in PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s