Kasus Rembang Hambat Iklim Investasi

Protes pembangunan pabrik semen di gunung Kendeng Rembang terus berlangsung | PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang

PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang
Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono melihat permasalahan ini adalah bukti carut marut iklim investasi di Indonesia. Sebuah ijin yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur melalui kajian, dapat dibatalkan melalui PTUN oleh warga setempat.

Di sisi lain Semen Indonesia adalah aset bangsa dan negara, bukan aset perorangan yang dananya juga melalui penyertaaan modal negara. Menurut Bambang Haryo semen merupakan komoditas yang sangat strategis yang seharusnya melakukan adalah negara, bukan perseorangan. Haryo juga menyebutkan kasus ini memiliki dampak negatif terhadap kondisi Semen Indonesia sendiri, dan terhadap iklim investasi secara keseluruhan.

Head Of Research MNC Securities, Edwin Sebayang melihat kasus Semen Indonesia yang juga merupakan perusahaan terbuka dalam jangka pendek belum terasa dampaknya. Market melihat adanya kepentingan yang sedang bermain dalam kasus ini.

“Bagi investor yang menelan biaya lebih dari 400 juta dolar amerika, tentu tidak akan dilakukan sembarangan. Selain itu apa yang dilakukan oleh Semen Indonesia, tentunya sudah direncanakan 5-7 tahun sebelumnya,” katanya.

Senada dengan Bambang Haryo Soekartono, Edwin Sebayang juga melihat bila kasus ini berlangsung cukup lama, baru akan berdampak terhadap Semen Indonesia, bahkan bisa berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan.

Lebih jauh Hermawan menjelaskan bahwa Rembang adalah wilayah termiskin ke-2 di Jawa Tengah, yang tiba-tiba memiliki posisi tawar karena tanahnya bernilai, dan akan menjadi sangat jahat bila menutup masa depan mereka.

Hermawan juga mengatakan adanya beberapa informasi yang salah di antaranya: kawasan alam karst Kendeng tidak termasuk Rembang. Masalah pelestarian tradisional seperti Samin juga informasi yang salah, mengingat Samin berada di Blora, dan bukan sub-kultur.

Hermawan menambahkan, stok semen yang ada di Indonesia adalah produk Tiongkok, sedangkan Semen Indonesia tidak memiliki stok.

Menurut Direktur Pemasaran dan Supply Chain Semen Indonesia, Ahyanizzaman dalam aturan mengenai air tanah, tidak ada larangan penambangan di kawasan CAT. Selain itu Semen Indonesia juga sudah mengurangi wilayah penambangannya sebagai bentuk mitigasi risiko.

Terkait dengan pegunungan Kendeng, WALHI fokus terhadap fungsi kawasan karts dalam menyediakan sumber air bersih,” ujarnya.

Lebih jauh Zenzi menyebutkan, ada sekitar 109 titik mata air di daerah ini, 49 gua bawah tanah, 4 di antaranya memiliki sungai bawah tanah. Satu mata air terbesar memiliki debit air 600 liter per detik, atau senilai Rp 46 triliun per tahun, bila dikonversi ke biaya orang perkotaan untuk membeli air bersih. Untuk itu kemewahan yang gratis ini haruslah dijaga.

Sedangkan Pendiri CONCERN, Strategic Think Tank, Hermawan Sulistyo, menjelaskan masalah semen tidak dapat dilihat dari satu dimensi, seperti hanya dari lingkungan, hukum, atau ekonomi saja. “Jika dilihat dari satu dimensi maka yang muncul adalah orang-orang hipokrit,” katanya.

Hermawan Sulistyo menjelaskan dalam dokumen yang ada padanya, yang menggugat atas dukungan warga yang menolak semen berjumlah sekitar 3 ribu orang, namun namanya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut dia, sudah bertahun-tahun petani pegunungan Kendeng Utara berjuang melawan pendirian pabrik semen di wilayahnya. Langkah hukum sudah ditempuh hingga tingkat Mahkamah Agung yang pada Oktober 2016 memenangkan gugatan petani Kendeng. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru menerbitkan izin lingkungan baru pada Februari 2017.

“Padahal tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dalam kesimpulan awalnya menyebutkan bahwa Kawasan Cakungan Air Tanah Watu Putih di Kendeng merupakan kawasan karst yang harus dilindungi dan tidak boleh ditambang,” katanya.

Kepala Departemen Kajian, Pembelaan dan Hukum Lingkungan WALHI, Zenzi Suhadi, menjelaskan WALHI melakukan gugatan berdasarkan 2 hal, yaitu legal standing WALHI yang mewakili lingkungan dan hak WALHI untuk melakukan gugatan.

“Keputusan MA yang tidak didasari legal standing akurat telah berimplikasi terhadap iklim investasi,” kata Danang dalam perbincangan bisnis yang diadakan oleh PAS FM Radio Bisnis Jakarta, di restaurant SPICE, Hotel Mercure Jakarta Kota, Rabu (5/4).

Danang menyatakan memiliki data bahwa kasus Rembang ini telah menghambat 20-25 % masuknya investor asing di bidang infastruktur, yakni semen, baja dan telekomunikasi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerbang Tani, Idham Arsyad meminta pemerintah memenuhi tuntutan petani Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Protes pembangunan pabrik semen di gunung Kendeng Rembang terus berlangsung. Bahkan pemprotes mengecor kaki mereka di kotak semen. Pabrik semen itu sebenarnya sudah punya ijin dari gubernur, namun ada sebagian masyarakat yang menentang karena dinilai merusak lingkungan, dan akhirnya majelis hakim melakukan peninjauan kembali (PK) kasus itu meminta ijin itu dicabut. Pabrik bersikeras beroperasi karena mereka menyebut sudah mengantongi izin dan berinvestasi hingga Rp 5 triliun.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ‎Danang Girindrawardana, menilai lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) belum sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam menggenjot investasi. Akibatnya, Apindo mencatat 25 % investor asing di bidang infrastruktur menahan diri untuk berinvestasi di Indonesia akibat permasalahan ini.

 

Alasan Semen Rembang Harus Segera Beroperasi | PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang

Dia menyatakan tidak akan pernah menghargai orang yang berpandangan ingin menutup masa depan ribuan orang.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto menegaskan pihaknya berkomitmen melaksanakan semua yang pernah dijanjikan kepada masyarakat sekitar pabrik, khususnya yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan.

“Kami ingin maju bersama masyarakat. Kami bekerja, tapi tetap menjaga lingkungan, karena itu komitmen kami,” tandasnya.

Pria yang akrab disapa Kikik itu mencontohkan penyesatan informasi itu antara lain, Kabupaten Rembang disebutkan masuk kawasan bentang karst Kendeng dan pertanian di tanah kapur atau gamping bisa menghasilkan panen hingga belasan ton per hektare. Adapula yang menyebutkan pabrik semen menggusur lahan pertanian.

“Tunjukkan ke saya orang bisa bertani di tanah kapur. Dan 1 hektare tanah pertanian bisa menghasilkan panen 17 ton padi itu bisa terjadi di laboratorium, itupun dengan sawah kelas satu,” bebernya.

Dia tidak setuju jika Indonesia hanya memasarkan semen hasil produksi pihak asing. “Saya enggak ngomong muluk-muluk, infrastruktur itu semua semen, konsumsi per kapita semen di China itu enam kali lipat Indonesia, di Thailand dua kali lipat karena mereka membangun terus. Kok kita disuruh menghentikan, jahat itu,” jelasnya.

Hermawan menilai banyak terjadi penyesatan informasi terkait dengan penolakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. “Banyak ‘misleading information’ yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ungkapnya.

Pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang disengketakan dinilai harus segera beroperasi. Hal ini menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

“Perbaikan kualitas hidup ada di depan mata. Jangan melestarikam kemiskinan serta kebodohan,” ujar Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, dalam diskusi “Mengenali Akar Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Antara Keseimbangan Ekologis dan Pembangunan Berkelanjutan Kasus Semen Rembang” di Hotel Grasia Semarang, Kamis (6/4/2017)

Dia menerangkan, Indonesia harus memproduksi semen sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Stok semen nasional sebesar 30 juta ton itu tidak punya Indonesia semua, tapi punya asing. Sehingga kalau kita tidak memproduksi maka mereka (pihak asing) yang akan menguasai pasar,” katanya.

Kisruh Pabrik Semen Bisa Tuntas Bila Pemerintah Tegas! | PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang

Solusi penyelesaian semen Rembang, menurut APKB, adalah melakukan win-win solution antara Semen Indonesia dan warga.

Karena itu, jalan keluar terbaik bagi pemerintah adalah konsisten terhadap rencana strategi nasional.

“Termasuk menjunjung tinggi dan menjalankan hukum dalam setiap kebijakannya,” tandasnya.

APKB mendorong pemerintah agar segera mengambil keputusan yang tepat, mengingat Semen Indonesia merupakan BUMN yang mampu menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Hal itu dikemukakan oleh Aliansi Pemuda Untuk Kemajuan Bangsa (APKB) Choirul Muchlis.

“Bukan menyelesaikannya berdasarkan pertimbangan politis atau pertimbangan ekonomi. APKB beranggapan bahwa persoalan semen Rembang menjadi berlarut-larut karena ada pihak yang berupaya memaksakan kehendak yang justru tidak berpatokan pada aturan hukum itu sendiri,” tutur Choirul.

Berlarut-larutnya persoalan pabrik semen di Rembang milik PT Semen Indonesia hanya bisa diakhiri bila pemerintah secara tegas berpatokan kepada hukum yang berlaku.

Keputusan Mahkamah Agung yang kemudian dipatuhi dan dijalankan oleh Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia, sudah seharusnya tidak lagi membuka peluang bagi pihak lain untuk mendesakkan kepentingannya melalui aksi jalanan.
Solid Gold Berjangka

 

 

Advertisements
This entry was posted in PT Solid Gold Berjangka Cabang Palembang and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s