DPR akan Tanggapi Resolusi Parlemen Eropa

Resolusi Kelapa Sawit untuk Ciptakan Produk Berkelanjutan | PT Solid Gold Berjangka Pusat

PT Solid Gold Berjangka Pusat

Siti mengungkapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya menggulirkan kebijakan pengelolaan sustainable sawit dan industri berbasis lahan tanah.

Dalam mosi yang diterbitkan Parlemen Eropa itu, ujar dia Indonesia dituduh menyatakan sawit sebagai persoalan besar yang dikaitkan dengan masyarakat dan korupsi termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Menteri Siti menyatakan bagi Indonesia sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani meliputi areal seluas 11 juta hektare dengan persentase 41 persen merupakan tanaman petani dengan tenaga kerja usaha hulu hingga hilir mencapai 16 juta orang.

“Tuduhan sawit adalah korupsi, eksploitasi pekerja anak, menghilangkan hak masyarakat adat merupakan tuduhan yang keji dan tidak relevan,” kata Siti.

Siti didampingi Duta Besar Indonesia untuk Finlandia Wiwiek Setyawati Firman memberikan klarifikasi saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri LHK Finlandia Kimmo Tiilikainen di Helnsinki, Finlandia.

Menteri Siti beraksi setelah menyebarnya informasi parlemen Eropa mensahkan “Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests”, 4 April. Dijelaskan Siti mosi yang dituduhkan parlemen Eropa soal sawit itu sebagai penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia yang tidak dapat diterima.

Saya kira semuanya merupakan tuduhan sepihak yang harus di-‘counter’ atas dasar kewibawaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia,” katanya.

Menurut dia, resolusi tersebut juga bisa menimbulkan dampak negatif serta kontraproduktif terhadap industri kelapa sawit nasional berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya menegaskan Indonesia menolak dugaan upaya tuduhan “penghinaan” sawit yang dituduhkan parlemen Eropa melalui “Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests” di Strasbourg pada 4 April 2017.

Menurut Herman, hal tersebut bisa merupakan peringatan, tetapi bila ternyata sifatnya subyektif dan diskriminatif, maka resolusi itu harus dilawan.

Dia mengingatkan resolusi tersebut antara lain berisi pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah diantaranya deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman bakal menjawab dan memberikan tanggapan secara formal terkait dengan keluarnya Resolusi Parlemen Eropa yang mengkaji pengelolaan sawit di Indonesia.

“Kita akan membuat jawaban atas resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa tersebut,” kata Herman Khaeron dikutip dari Antara, Rabu 19 April 2017.

Resolusi Sawit Eropa Tak Pengaruhi Ekspor PTPN III | PT Solid Gold Berjangka Pusat

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron tetap meminta pemerintah dan pelaku usaha terus memantau dampak resolusi Parlemen Eropa terhadap ekspor CPO nasional. Jangan sampai ekspor menurun yang nantinya menggoyahkan perekonomian nasional karena kelapa sawit menjadi tempat bergantung hidup jutaan pekerja.

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDP-KS), ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya ke tiga negara anggota Uni Eropa—Belanda, Italia, dan Spanyol—sekitar 5,1 juta ton atau 20% dari total ekspor 2016.

Sebagaimana diketahui, Parlemen Eropa meloloskan resolusi yang terangkum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests pada Selasa (4/4/2017). Resolusi tersebut merekomendasikan penyetopan impor kelapa sawit secara bertahap karena dituduh memicu deforestasi dan ekses negatif lainnya di sektor lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia.

Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono meyakini resolusi Parlemen Eropa tidak akan berdampak bagi ekspor CPO Indonesia dalam jangka pendek. Namun, tanpa sikap proaktif pemerintah bukan mustahil dalam jangka menengah dan panjang akan mempengaruhi penerimaan kelapa sawit secara global.

“Resolusi bisa menjadi preseden negara lain untuk menerapkan kebijakan serupa,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (18/4/2017).

Jadi kami belum jual langsung ke Eropa. Sampai sejauh ini kalau dari PTPN secara grup resolusi Parlemen Eropa tidak berpengaruh,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (19/4/2017).

Tahun lalu, PTPN III secara grup memproduksi 2,8 juta ton CPO atau 9% dari total produksi nasional yang sebesar 31 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2015 perusahaan pelat merah itu menggarap 750.160 hektare (ha) kebun kelapa sawit atau 6,63% dari 11,3 juta ha luas perkebunan kelapa sawit di Tanah Air.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero), induk usaha kelompok bisnis perkebunan milik negara, menyatakan resolusi kelapa sawit Parlemen Eropa tidak mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit mentah perusahaan.

Direktur Personalia dan Umum PTPN III Seger Budiarjo menuturkan minyak kelapa sawit mentah (CPO) produksi seluruh anak usaha selama ini dijual ke PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Perusahaan perdagangan inilah yang kemudian mengekspor CPO ke sejumlah negara.

RI Ajak Malaysia Tolak Resolusi Sawit Eropa | PT Solid Gold Berjangka Pusat

Enggar mengungkapkan, pihaknya dan sejumlah pengusaha sawit telah melakukan pertemuan tujuannya untuk mencari jalan keluar terkait hal tersebut. Beberapa pengusaha sawit yang diajak adalah pemilik Rajawali Group Peter Sondakh, Franky Wijaya dari Sinar Mas Group, Managing Director Asian Agri Kelvin Tio, Komisaris Wilmar Group Tumanggor, Komisaris Sampoerna Group Soetjahjono Winarko, dan CEO Triputra Agro Persada Arif Rachmat.

Isu yang dibahas adalah bagaimana sikap yang harus diambil untuk menghadapi Parlemen Eropa dan meminta masukan dari pengusaha.

Mendag Enggar menuturkan, sebagian besar pengusaha tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus melawan Parlemen Eropa dan menolak Resolusi Sawit tersebut karena sangat merugikan Indonesia.

Resolusi Sawit itu tidak realistis dan akan menganggu ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Jika ini terus dibiarkan maka akan menganggu hubungan dagang Indonesia dan UE. Karena itu, kita akan ajak Malaysia untuk berunding dan bersama-sama menghadapi hal itu. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan penghasil sawit terbesar di dunia,” kata Mendag Enggar di Jakarta, Senin (17/4).

Seperti diketahui, pihak Parlemen Eropa sudah mengeluarkan Resolusi Sawit yang menyatakan bahwa sawit dinilai merusak lingkungan dan terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Mendag Enggar mengatakan, Eropa memang sudah lama menghambat sawit Indonesia dan mencari berbagai macam cara agar sawit Indonesia tidak masuk ke pasar Eropa. Saat ini, Indonesia juga sedang menghadapi tudingan dumping oleh Eropa untuk komoditas biodiesel.

Indonesia akan mengajak Malaysia untuk menolak Resolusi Sawit yang disahkan Parlemen Eropa pada 4 April 2017. Indonesia dan Malaysia menguasai 80% pasar sawit dunia, sehingga penolakan dari kedua negara tersebut diharapkan mampu menggagalkan resolusi tersebut menjadi sebuah kebijakan di negara-negara Uni Eropa (UE).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta Parlemen Eropa agar menerapkan prinsip kerja sama dagang yang sehat dan bersikap adil. Namun dengan adanya Resolusi Sawit yang disahkan Parlemen Eropa, hubungan dagang antara Indonesia dan UE bisa terganggu.

 

 

Solid Gold

Advertisements
This entry was posted in PT. Solid Gold Berjangka Pusat and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s