Freeport Ajukan Permohonan Ekspor ke Kemendag

PTFI telah bersedia merubah status IUPK | PT Solid Gold Berjangka Cabang Lampung

PT Solid Gold Berjangka Cabang Lampung

Negoisasi kedua kubu berangsur menemukan kata sepakat ketika PTFI bersedia menjadi IUPK. Namun terkait pajak, divestasi, dan opsi perpanjangan kontrak, masih dalam pembahasan untuk delapan bulan ke depan terhitung sejak Februari 2017.

Sebelumnya Pada 17 Februari, Kementerian ESDM telah mengeluarkan rekomendasi ekspor kepada PTFI. Namun karena perusahaan tersebut masih tetap berstatus KK, maka kegiatan bisnis itu urung terjadi.

Kemudian ketika PTFI telah bersedia merubah status IUPK, proses berlanjut dengan pengajuan permohonan ekspor ke Kemendag. Setelah proses tersebut urung terjadi, anak usaha Freeport McMoran itu akhirnya mengajukan rencana bisnisnya tersebut.

Dalam proses negoisasi dengan pemerintah selama 6 bulan ke depan, PTFI berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2017 menyebutkan, bea keluar yang ditetapkan untuk perusahaan pemegang IUPK sebesar 7,5 persen.

Riza menjelaskan besaran bea keluar lima persen meski PTFI berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), lantaran ada ketentuan dalam Kontrak Karya (KK). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2017 menuliskan pemegang IUPK untuk jangka waktu tertentu maka KK tetap berlaku.

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengajukan permohonan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Juru bicara PTFI Riza Pratama mengatakan pihaknya tengah berproses demi mendapatkan izin tersebut.

“Sedang dalam proses di Kemendag,” kata Riza lewat pesan singkat kepada Republika, di Jakarta, Jumat (21/4).

Ia menerangkan mengenai volume konsentrat yang dikirim ke luar negeri tidak berubah. Demikian juga dengan besaran bea keluar yang akan dikenakan dari kegiatan eskpor ini. Kuota 1,1 juta ton, dan bea keluar 5 Persen,” ujarnya menegaskan.

Freeport minta kuota ekspor 1,1 juta ton | PT Solid Gold Berjangka Cabang Lampung

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, apabila dalam negosiasi selama enam bulan atau Oktober ditetapkan status Freeport berubah menjadi IUPK.

“Maka ketentuan bea keluar harus mengikuti IUPK, sesuai yang berlaku dikemudian hari seperti apa,” terangnya

Apabila Freeport tidak sepakat untuk merubah statusnya menjadi IUPK dan bertahan dalam kontrak karya. Maka kegiatan ekspor konsentrat Freeport dihentikan.

Adapun setelah MoU mengenai bea keluar 5% ditandatangani oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan. Sujatmiko mengungkapkan PTFI telah berniat mengajukan rekomendasi izin ekspor baru. Dengan demikian, apabila diperoleh, rekomendasinya akan lebih panjang dua bulan dari sebelumnya karena bisa berakhir hingga April 2018 dan bukan Februari 2018.

Di dalam beleid itu, merevisi ketentuan dalam pasal 19 Permen ESDM No. 5/2017 yang kurang lebih menyatakan pemberian IUPK berarti pengakhiran kontrak karya. Sedangkan bentuk revisinya menjadi, IUPK diberikan untuk jangka waktu sampai berakhirnya jangka waktu kontrak karya atau untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi.

Kemudian disebutkan pula pada saat IUPK diberikan, kontrak karya serta kesepakatan lainnya antara pemerintah dengan pemegang kontrak karya tetap berlaku. Selain itu memuat ketentuan kontrak karya dapat diberlakukan kembali bila tidak terdapat penyelesaian dalam penyesuaian IUPK.

Secepatnya kapal ekspor datang. Tentunya dengan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang sudah diberikan nanti,” tandasnya.

Asal tahu saja, saat ini Freeport menyandang dua status. Yakni, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan kontrak karyanya (KK) sampai negosiasi dengan pemerintah dalam kurun waktu enam bulan ini selesai.

Status ganda itu terjadi, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Adapun Freeport juga mendapatkan bea keluar lebih kecil yakni 5%. Dibandingkan dengan aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 tahun 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, yang seharusnya 7,5%.

Dalam PMK 13/2017 itu disebutkan, untuk mendapatkan bea keluar 5%, kegiatan pembangunan fisik fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sudah harus 30%. Tapi, Kementerian memberikan keringanan dengan cara melakukan kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang isinya Freeport mendapatkan bea keluar 5% sampai bulan Oktober.

“Bea keluar kita disepakati 5%,” tuturnya.

Adapun sebelumnya Freeport memangkas kegiatan produksi konsentrat tembaga sampai 40%. Itu sesuai dengan kebutuhan PT Smelting di Gresik, Jawa Timur yang memurnikan konsentrat Freeport. Dengan diberikan ekspor kali ini maka kegiatan produksi ore 180.000 per hari akan normal kembali.

Setelah dua bulan bernegosiasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya mengajukan kegiatan ekspor konsentrat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan kuota 1,1 juta ton konsentrat tembaga.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama menyatakan bahwa pihaknya sedang dalam proses pengajuan kegiatan ekspor konsentrat tembaga ke Kemendag setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ESDM. “Sekarang sedang dalam proses in ke Kemendag, kuota ekspornya 1,1 juta ton untuk enam bulan ke depan (Oktober),” terangnya kepada KONTAN, Jumat (21/4).

Freeport Akhirnya Minta Izin Ekspor Konsentrat | PT Solid Gold Berjangka Cabang Lampung

Pemerintah dan Freeport pun dapat melanjutkan negosiasi terkait kelanjutan operasi, divestasi saham, pembangunan smelter, dan berbagai isu lainnya selambat-lambatnya sampai Oktober 2017.

Sebelumnya pada 17 Februari 2017 lalu, Kementerian ESDM telah menerbitkan Izin Rekomendasi Ekspor untuk Freeport. Rekomendasi ekspor ini dikeluarkan berdasarkan surat permohonan Freeport Nomor 571/OPD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017.

Volume ekspor sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga diberikan kepada Freeport berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.

“Sudah. Sekarang sedang diproses di Kemendag,” kata VP Corporate Communication Freeport, Riza Pratama, kepada detikFinance, Jumat (21/4/2017).

Permohonan izin ekspor yang diminta Freeport telah diterima oleh Kemendag. Saat ini sedang dalam proses, kemungkinan izin tersebut akan diterbitkan pada Selasa (25/4/2017).

Setelah izin keluar, Freeport dapat kembali mengekspor konsentrat. Dengan demikian, kegiatan operasi dan produksi Tambang Grasberg bisa normal lagi.

PT Freeport Indonesia akhirnya secara resmi mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebelumnya, Freeport sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian ESDM yang berlaku sampai Oktober 2017, dan sepakat membayar Bea Keluar (BK) sebesar 5%.
Solid Gold Berjangka

Advertisements
This entry was posted in PT. Solid Gold Berjangka Cabang Lampung and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s