3 Perusahaan Tekstil Jabar Menyelundupkan Ekspor Ratusan Miliar

Bea Cukai membongkar penyalahgunaan barang ekspor tekstil yang dilakukan oleh tiga perusahaan | PT Solid Gold Berjangka Cabang Makassar

 PT Solid Gold Berjangka Cabang Makassar
Sri mengatakan, kebijakan prosedur importasi TPT perlu disempurnakan sebagai tindakan pencegahan penyalahgunaan ekspor. Hal itu membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengembangkan industri TPT. “Caranya memberikan kemudahan prosedur bagi impor bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi dan berorientasi ekspor,”ujarnya.

Sementara itu Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 179 kasus penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat dari tahun 2015 hingga April 2017. Kawasan Berikat tersebut berada di Bandung, Purwakarta, Cikarang, Semarang, Bekasi dan Bogor.

Bea Cukai juga menindak 358 kasus penyelundupan pakaian bekas pada periode tahun 2015 sampai April 2017. “Penindakan terhadap ballpress (pakain bekas) tersebut termasuk‎ dilakukan melalui patroli laut gabungan di Selat Melaka,” ujarnya.‎
Selain pemberitahuan tidak benar pada dokuemn PEB, ditindak juga pembongkaran atau penimbunan narang tidak pada tempat yang ditentukan. Petugas Bea Cukai menggagalkan laju lima unit truk milik PT WS yang mengangkut barang tekstil daan produk tekstil dari Kawasan Berikat di Bogor. Namun truk tersebut malah dibongkar di Pondok Gede, Bekasi.

Atas penindakan ini, perusahaan dijerat UU no. 17 tahun 2006 karena membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean. Salah seorang tersangka berinisial KH turut diamankana petugas. Total potensi kerugian negara mencapai Rp 2 miliar.

Sementara kasus kedua yaitu pengagalan ekspor tekstil yang dilaporkan berupa tirai. Namun setelah diperiksa, barang tersebut ternyata air dalam plastik yang dibungkus kain dan karton. “Tujuan diberi air supaya beratnya sama dengan kain ketika ditimbang. Jadi tidak ketahuan jika petugas tidak memeriksa isi kontainer,”kata Sri.

Berdasarkan investigasi petugas, Sri mengatakan, didapati ketiga kontainer tersebut milik PT LHD, sebuah perusahaan penerima Kawasan Berikat yang berada di wilayah Bandung.‎ Perkiraan nilai barang tersebut kurang lebih Rp 7 miliar. “Terhadap pelanggaran ini telah ditetapkan satu orang tersangka YT yang merupakan oknum perusahaan dimaksud. Tersangka dijerat dengan Pasal 103 UU No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan,”ujarnya.

Dari hasil penindakan ini, Sri mengatakan, ‎dilakukan audit investigasi oleh Bea Cukai dan dilakukan pengembangan bekerja sama dengan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan. Berdasarkan hasil audit investigasi, potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran ini diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 118 miliar.

“Atas kasus ini, telah ditetapkan dua tersangka yaitu FL dan BS. Petugas juga telah menyita 16 rekening bank, tanah dan bangunan, mesin tekstil, apartemen, dan polis asuransi,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perusahaan dijerat dengan Pasal 103 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995. Tentang Kepabeanan dan Paasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyalahgunaan ini dilakukan agar perusahaan bisa mendapatkan fasilitas bagi para eksportir seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan keringanan bea masuk impor. Namun pelaku ekspor harus memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Bea Cukai membongkar penyalahgunaan barang ekspor tekstil yang dilakukan oleh tiga perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat. Potensi kerugian negara akibat penyelundupan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Kasus pertama adalah pelanggaran ekspor yang tidak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh PT SPL. Perusahaan yang berdomisili di Bandung melaporkan dalam PEB mengeskpor 4.038 roll kain. Namun berdasarkan hasil penindakan Bea Cukai, hanya didapatkan 583 roll kain.

 

Sinergi Bea Cukai, Polri, PPATK, Ditjen Pajak Dan Itjen Kemenkeu Bongkar Penyelundupan Tekstil | PT Solid Gold Berjangka Cabang Makassar

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan c.q. Bea Cukai berkomitmen untuk melakukan tindakan dalam mendukung industri TPT yang bersih, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku, serta mendukung iklim investasi yang baik dan mendorong ekspor produk manufaktur Indonesia dengan cara memberikan kemudahan prosedur bagi impor bahan baku yang selanjutnya akan diproduksi dan berorientasi ekspor.

Untuk memperkuat Operasi Gerhana, Bea Cukai pun melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor di berbagai pelabuhan utama, khususnya komoditas TPT. Pada periode 2015 hingga 2017, Bea Cukai berhasil menindak 1.477 kasus pelanggaran ekspor impor TPT.

Bea Cukai juga berhasil menindak 358 kasus penyelundupan pakaian bekas (ballpress) pada periode 2015 hingga 2017. Penindakan terhadap ballpress tersebut termasuk dilakukan melalui patroli laut gabungan di perairan Selat Melaka dengan Operasi Gerhana yang melibatkan Kantor Wilayah Bea Cukai di seluruh pulau Sumatera dan didukung oleh Pangkalan Kapal Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan Batam.

Berdasarkan data penindakan secara nasional, di tahun 2015 hingga 2017 Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan terhadap 179 kasus penyalahgunaan fasilitas KB yang terjadi di beberapa daerah, antara lain di Bandung, Purwakarta, Cikarang, Semarang, Bekasi, dan Bogor.

Atas pelanggaran ini telah ditetapkan lima orang tersangka AMF, EWY, AF, JJ, dan PK. Tersangka dijerat dengan Pasal 103 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Total potensi kerugian negara kurang lebih mencapai Rp2 Miliar.

Dijelaskan Sri Mulyani, penindakan terhadap TPT ilegal tidak henti-hentinya digencarkan. Hal ini merupakan rangkaian penindakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi kepada Kementerian Keuangan, Bakamla, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kepolisian untuk mencegah dan memberantas praktik penyelundupan pakaian bekas serta ekspor dan impor TPT ilegal yang masih terjadi, dimana sebelumnya pada Jumat (2/10/2015), Bea Cukai Tanjung Priok dan Bea Cukai Jawa Barat juga berhasil mengungkap kasus impor tekstil ilegal PT KYH dan PT YI, yang berlokasi di Purwakarta, dengan modus membongkar barang impor di luar KB untuk langsung diangkut ke tempat lain dan dijual ke pembeli akhir tanpa membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Atas penindakan ini, perusahaan dijerat Pasal 102A huruf d UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 karena membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean jo. Pasal 55 KUHP. Salah seorang tersangka berinisial KH turut diamankan oleh petugas.

Pada Sabtu (25/03/2017), petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan laju lima unit truk milik PT WS yang mengangkut barang tekstil dan produk tekstil (TPT) dari KB, yang seharusnya ditujukan untuk diekspor, namun malah dibongkar di Pondok Gede, Bekasi.

Pada konferensi pers yang digelar Rabu (03/05/2017), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pelanggaran ekspor yang berhasil ditindak tidak hanya berupa pemberitahuan yang tidak benar pada dokumen PEB, namun juga berupa pembongkaran atau penimbunan barang tidak pada tempat yang ditentukan, seperti yang dilakukan PT WS, yang berlokasi di Bogor.

Tidak berhenti sampai di situ, Bea Cukai Tanjung Priok bekerja sama dengan Kepolisian Resort Tanjung Priok, Bea Cukai Bandung, dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat berhasil menggagalkan upaya ekspor tekstil yang diberitahukan berupa curtain, namun setelah diperiksa petugas kedapatan berupa air dalam plastik yang kemudian dibungkus lagi dengan kain dan karton, pada Rabu (23/11/2016). Atas penelitian petugas, didapati bahwa ketiga kontainer tersebut adalah milik PT LHD, sebuah perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) yang berada di wilayah Bandung.

Perkiraan nilai barang kurang lebih Rp7 Miliar. Terhadap pelanggaran ini, telah ditetapkan satu orang tersangka YT, yang merupakan oknum perusahaan dimaksud. Tersangka dijerat dengan Pasal 103 huruf a dan pasal 102A huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perusahaan dijerat dengan Pasal 103 huruf a atau pasal 102 huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil audit investigasi, potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran ini diperkirakan kurang lebih sebesar Rp118 Miliar. Atas kasus ini, telah ditetapkan dua orang tersangka, yaitu FL dan BS, serta telah dilakukan penyitaan terhadap 16 rekening bank, tanah dan bangunan, mesin tekstil, apartemen, dan polis asuransi.

Pada Rabu (29/06/2016), berdasarkan informasi dari Bea Cukai Jawa Barat dan hasil analisis intelijen Bea Cukai Tanjung Priok, dilakukan penindakan dengan hasil pemeriksaan hanya kedapatan 583 roll kain. Dari hasil penindakan ini, dilakukan audit investigasi oleh Bea Cukai dan dilakukan pengembangan bekerja sama dengan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Bea Cukai bekerja sama dengan PPATK, Ditjen Pajak, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berhasil membongkar pelanggaran ekspor dengan modus pemberitahuan barang yang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilakukan oleh PT SPL yang berlokasi di Bandung. PT SPL melakukan ekspor barang dalam PEB dengan pemberitahuan 4.038 roll kain.

Bea Cukai Bongkar 3 Kasus Penyelundupan Tekstil, Ini Rinciannya | PT Solid Gold Berjangka Cabang Makassar

Seharusnya produk tekstil itu ditujukan untuk ekspor, tapi malah dibongkar di Pondok Gede, Bekasi. Dijual di sini. Jadi ada pembongkaran barang tidak pada tempat yang ditentukan,” ujarnya.

Atas penindakan tersebut, PT WS dijerat dengan pasal 102A huruf d UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 karena membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean jo. pasal 55 KUHP. Salah seorang tersangka berinisial KH sudah diamankan petugas. Namun Sri Mulyani tidak menyebutkan potensi kerugian dari pelanggaran ekspor ini.

“Kita menginstruksikan Bea Cukai melakukan tindakan penegakkan hukum sesuai dengan instruksi Pak Presiden yang minta supaya seluruh jajaran pemerintah melakukan tindakan pencegahan penyelundupan, dan melindungi industri nasional dari tindakan penyelundupan cross boarder ekspor dan impor,” tandas Sri Mulyani.

Tersangka dijerat dengan pasal 103 huruf a dan pasal 102A huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Saya sudah menginstruksikan Dirjen Bea Cukai untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh Kawasan Berikat agar upaya pemerintah untuk mendukung banyak pengusaha dimudahkan, tapi bagi yang melanggar ada tindakan tegas,” tegasnya.

Sementara kasus pelanggaran ketiga, dijelaskan Sri Mulyani, ada PT WS yang berlokasi di Bogor. Petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan laju lima unit truk milik PT WS yang mengangkut barang tekstil dan produk tekstil (TPT) dari Kawasan Berikat.

“Seharusnya produk tekstil itu ditujukan untuk ekspor, tapi malah dibongkar di Pondok Gede, Bekasi. Dijual di sini. Jadi ada pembongkaran barang tidak pada tempat yang ditentukan,” ujarnya.

Setelah diperiksa petugas, kedapatan berupa air dalam plastik yang kemudian dibungkus lagi dengan kain dan karton,” Sri Mulyani berujar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tiga kontainer tersebut milik PT LHD, sebuah perusahaan penerimaan fasilitas Kawasan Berikat yang berada di wilayah Bandung. Perkiraan nilai barang sekitar Rp 7 miliar dan sudah membekuk satu orang tersangka YT, oknum LHD.

Potensi kerugian negara yang diakibatkan dari pelanggaran ini diperkirakan sebesar Rp 118 miliar. Dan sudah dilakukan penyitaan terhadap 16 rekening bank, tanah, bangunan, mesin tekstil, apartemen, dan polis asuransi,” tegas Sri Mulyani.

Kasus kedua, disebutkan Sri Mulyani, Bea Cukai Tanjung Priok bekerja sama dengan Kepolisian Resort Tanjung Priok, Bea Cukai Bandung, dan Kanwil Bea Cukai Jawa Barat berhasil menggagalkan upaya ekspor tekstil, berupa gorden atau tirai sebanyak tiga kontainer tujuan Brasil.

Lanjutnya, telah ditetapkan dua orang tersangka berinisial FL dan BS atas kasus ini. Sementara perusahaan dijerat dengan Pasal 103 huruf a atau pasal 102 huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sri Mulyani lebih jauh menuturkan, Bea Cukai bekerja sama dengan Polri, PPATK, dan ditindaklanjuti Ditjen Pajak, eksportir biasanya akan meminta restitusi atau pengembalian pajak. Namun akhirnya berhasil terbongkar.

“Empat kontainer berisi kain putih nampaknya penuh, tapi isinya ternyata hanya seperdelapan saja. Sisanya diisi dengan banyak plastik berisi air supaya berat mencapai 4.083 roll kain,” jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

ri Mulyani menjelaskan, tiga kasus pelanggaran ekspor produk tekstil itu, antara lain, pertama PT SPL yang berlokasi di Bandung. Dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), SPL akan memasok 4.038 rol kain putih ke negara Turki, Uni Emirate Arab (UEA), dan lainnya.

“Dari informasi Bea Cukai Jawa Barat dan hasil analisa Bea Cukai Tanjung Priok, setelah dilakukan penindakan, penyelidikan, dan pemeriksaan hanya kedapatan 583 rol kain dari 4.038 rol. Jelas perbuatan ini membobol keuangan negara,” dia menerangkan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, eksportir memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor. Sayangnya, eksportir yang telah mendapatkan fasilitas tersebut berbuat culas.

“Tapi ada perusahaan atau pengusaha yang menyalahgunakan fasilitas kemudahan dari pemerintah. Dia tidak menciptakan kesempatan kerja, tidak menyumbangkan devisa, dan tidak meningkatkan nama Indonesia di luar negeri,” katanya saat Konferensi Pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/5/2017).

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), bekerja sama dengan Ditjen Pajak, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berhasil membongkar tiga kasus penyelundupan ekspor produk tekstil dalam kurun waktu 2016-2017. Potensi kerugian negara akibat pelanggaran tersebut lebih dari Rp 125 miliar.

 

 

PT Solid Gold Berjangka

Advertisements
This entry was posted in PT Solid Gold Berjangka Cabang Makassar and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s