Kenapa Pembangunan Tanggul di Teluk Jakarta Begitu Mendesak?

Semakin menurunnya permukaan tanah di Jakarta menyebabkan ancaman banjir | PT Solid Gold Berjangka

 

PT Solid Gold Berjangka
Sementara itu tahap B akan dimulai pada periode 2018-2025 berupa konstruksi tanggul laut lepas di pantai bagian barat Teluk Jakarta. Sedangkan tahap C akan ditandai dengan pembangunan tanggul laut lepas pantai di Timur Teluk Jakarta.

Di dalam tahap B dan C juga akan terdapat reklamasi dan pembangunan 17 pulau. Dia berharap, pembangunan tanggul pantai ini dapat menahan kenaikan permukaan air laut. Jika tanggul pantai tidak dapat lagi menahan naiknya permukaan air laut, maka harus ada pengaman yang lebih kuat. “Berarti harus bangun tanggul laut,” kata Bambang.

“Kalau penurunan tanah cepat, maka tanggul pantai harus disertakan upaya serius dan besar-besaran untuk menambah jalur air bersih di Jakarta berikut sumber air bersihnya. Karena Jakarta hanya berpedoman dengan Waduk Jatiluhur untuk sumber air baku, apa cukup?” kata Bambang.

Selain membangun tanggul pantai, solusi lain dalam menanggulangi banjir rob adalah pembangunan stasiun pompa baru, serta percepatan dan pembenahan sanitasi air.

Tanggul ini dibangun sepanjang 20 kilometer di wilayah yang menjadi “langganan” banjir rob. Skema pendanaan pembangunan tanggul pantai menggunakan APBD DKI dan APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun Kementerian PU-Pera mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun pada APBN 2016 untuk pembangunan tanggul pantai ini.

Dia memprediksi tanggul pantai dapat menanggulangi terjadinya banjir rob hingga 10 tahun mendatang.

Pemerintah membuat tahapan dalam pembangunan tanggul sebagai program penanggulangan banjir. Proyek pembangunan tanggul ini disebut dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

NCICD dibangun dalam tiga tahapan. Tahap pertama atau tahap A berupa penguatan sistem tanggul dan sungai yang telah ada dan ditargetkan selesai pada 2017. NCICD tipe A disebut juga dengan tanggul pantai.

Tanggul ini dibangun sepanjang 20 kilometer di wilayah yang menjadi “langganan” banjir rob. Skema pendanaan pembangunan tanggul pantai menggunakan APBD DKI dan APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hal ini mengakibatkan penurunan muka tanah semakin parah. Jika penurunan muka tanah semakin parah, maka wilayah utara Jakarta semakin rawan terdampak banjir.

Selain itu, kata dia, intrusi air laut sudah mencapai wilayah Monas. Dia menyebut, air sumur di wilayah di sekitar Monas seperti Sawah Besar dan Mangga Besar sudah tidak murni air tawar. Melainkan sudah tercampur dengan air laut yang asin.

“Ini menunjukkan parahnya penurunan muka tanah di Jakarta. Ada unsur penurunan daratannya, tapi juga ada penurunan dasar lautnya,” kata Bambang.

“Tapi bagaimana (nasib) saudara kita yang tinggal di wilayah utara? Apakah kita rela melihat mereka hidup dalam beberapa bulan setiap setahun terancam banjir? Banjir ini bukan hanya membuat hidup enggak nyaman, tapi keadaan ekonomi mereka juga terganggu,” kata Bambang.

Di sisi lain, Bambang menjelaskan kurang baiknya distribusi air bersih di seluruh wilayah Jakarta menyebabkan warga terus menggali sumur untuk mendapat air tanah.

Pertanyaannya, kata Bambang, apakah peristiwa banjir rob itu akan dibiarkan menjadi bencana langganan di Jakarta. Meskipun nantinya banjir rob ini hanya akan mengancam warga yang tinggal di wilayah utara Jakarta.

Warga yang tinggal di wilayah barat, timur, pusat, dan selatan Jakarta mungkin tak akan merasa banjir rob sebagai ancaman.

Pilihannya adalah, kalau tidak ada tanggul, Jakarta sangat mungkin akan kebanjiran makin banyak dari laut,” kata Bambang kepada Kompas.com, di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Pasalnya, Semarang dan kota lain di wilayah pantai utara kerap terendam banjir rob. Selama musim hujan, terjadi peningkatan permukaan air laut di kawasan-kawasan tersebut.

Semakin menurunnya permukaan tanah di Jakarta menyebabkan ancaman banjir di wilayah utara ibu kota kian besar. Terutama ancaman banjir yang datang dari laut atau banjir rob.

Dengan demikian, perlu dibangun tanggul untuk menanggulangi banjir rob di wilayah utara Jakarta tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memprediksi banjir akan terus menjadi ancaman warga, jika tak ada pembangunan tanggul.

Pembangunan Tanggul Laut Diprediksi Telan Biaya Rp 80 Triliun | PT Solid Gold Berjangka

 

Dia memperkirakan, tanggul pantai dapat menanggulangi banjir rob hingga sekitar 10 tahun mendatang. Dengan demikian, lima tahun mendatang, pemerintah harus mengevaluasi efektifitas tanggul pantai tersebut.

“Apakah tanggul pantai itu solusi atau bukan. Kalau bukan merupakan solusi karena penurunan muka tanah ternyata lebih dalam lagi, maka harus pikirkan membangun tanggul laut,” kata Bambang.

“Tapi lebih ke dalam, karena akan menyambung pulau-pulau. Jadi pulau reklamasi yang tadinya hanya sekadar reklamasi, ditingkatkan perannya sebagai bagian dari tanggul, kalau pulau reklamasi tetap dikembangkan,” kata Bambang.

Meski demikian, tanggul laut ini tak perlu dibangun jika pembangunan tanggul pantai sudah dirasa mampu menanggulangi banjir dari pantai utara Jakarta.

Nantinya tanggul yang berbentuk seperti pulau ini dapat dikembangkan sebagai area komersial seperti pembangunan jalan tol, jaringan listrik, dan lain-lain.

Idealnya, pembangunan tanggul laut terkait dengan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sehingga, posisi tanggulnya tidak berada di luar pulau reklamasi seperti yang diusulkan Pemerintah Belanda.

Jika pendanaan tidak mampu ditanggung pemerintah, maka harus dapat melibatkan swasta. Nantinya, swasta yang terlibat dalam pembiayaan merupakan swasta yang mendapat manfaat dari pembangunan tanggul raksasa ini.

Hal ini juga tercantum dalam kajian Bappenas mengenai NCICD yang telah diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “Diusulkan juga pembangunan tanggul berbentuk seperti pulau,” kata Bambang.

“Kami bisa bangun tanggul yang bentuknya seperti tembok. Ini (pembangunannya) perhitungan hari ini bisa menguras biaya atau kebutuhan APBN atau APBD sampai Rp 80 triliun,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Kompas.com, di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Jika pembangunan tanggul pantai tak dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menanggulangi banjir rob, maka Bappenas merekomendasikan pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta.

Meski demikian, solusi pendek yang direkomendasikan Bappenas untuk menanggulangi banjir rob adalah pembangunan tanggul pantai atau NCICD tahap A. Tanggul yang dibangun di sepanjang wilayah yang rawan terdampak banjir rob ini akan dievaluasi dalam jangka lima tahun.

Pembangunan tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diperkirakan akan menghabiskan biaya hingga Rp 80 triliun. Tanggul laut raksasa tersebut berfungsi untuk mencegah ancaman banjir dari laut atau banjir rob.

Bambang Ungkap Kelemahan Proyek Tanggul Laut Raksasa Atasi Banjir Jakarta, Begini Rekomendasinya | PT Solid Gold Berjangka

 

“Akibatnya mereka harus menggali tanah untuk mendapat air bersih dan semakin banyak penggalian tersebut, itulah yang kemudian merusak permukaan tanah dan menyebabkan penurunan muka tanah lebih cepat dari yang diperkirakan. Sehingga paling tidak keberadaan tanggul pantai ini, kami harapkan daerah ini tidak terkena banjir dari laut,” kata Bambang.

Sebab, distribusi air bersih juga tak dilakukan dengan baik. Dia mengatakan, tidak semua wilayah di ibu kota mendapat pasokan air bersih dari PT PAM Jaya.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun tanggul pantai di pantai utara Jakarta. Nantinya akan dilihat, apakah tanggul pantai ini dapat menjadi solusi permanen penanggulangan banjir atau tidak.

Pembangunan tanggul pantai ini diyakini dapat menjadi solusi banjir akibat turunnya muka tanah di Jakarta. Bambang menjelaskan, penurunan muka tanah di Jakarta lebih cepat dibanding kota lainnya.

Selain membangun tanggul, cara lain untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah memperbaiki aliran sungai dan perbaikan serta penambahan pompa.

“Sehingga sampai 10 tahun ke depan, kami harapkan Jakarta paling tidak, bisa meminimalkan dampak banjir dari laut. Di samping melancarkan aliran yang dari sungai ke laut,” kata Bambang.

Salah satu rekomendasi Bappenas untuk mengatasi banjir dalam jangka pendek adalah membangun tanggul pantai.

Tanggul ini berbeda dengan tanggul laut. Tanggul pantai dibangun di wilayah-wilayah rawan terdampak banjir dari laut atau banjir rob.

NCICD ini kelemahannya adalah dia hanya memperhitungkan bahaya banjir dari laut. Tapi tidak bicara sama sekali (banjir) yang sekarang sebenarnya sudah terjadi, banjir yang kita sebut sebagai banjir kiriman atau karena luapan sungai,” kata Bambang, kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2017).

Dengan demikian, pada kajian tersebut, Bappenas menyoroti ancaman banjir dari laut dan dari luapan sungai.

Kelemahan itu termasuk dalam poin yang dicantumkan dalam studi kajian NCICD atau tanggul laut raksasa.

Kajian ini sudah diserahkan Bappenas kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan kelemahan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dalam mengatasi banjir di ibu kota.

 

 

PT Solid Gold Berjangka

Advertisements
This entry was posted in PT Solid Gold Berjangka and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s