Politik Memanas, Pemerintah Jaga Realisasi Repatriasi Tax Amnesty

Kondisi politik di dalam negeri terus memanas | PT Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka
Seperti diketahui, program pemgampunan pajak terakhir pada Maret lalu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, komitmen repatriasi selama sembilan bulan berlangsungnya program itu mencapai Rp 146,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 128,3 triliun sudah masuk ke dalam negeri. Artinya, masih ada Rp 18 triliun dari total komitmen dana repatriasi program amnesti pajak yang belum dibawa kembali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Industri Keuangan Non Bank Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidhi Widyapratama mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi plotik saat ini. Menurut dia, dinamika sosial politik nasional saat ini membuat pengusaha ragu-ragu membawa pulang hartanya.

Bahkan, menurut Sidhi, sebagian peserta amnesti pajak berpikir untuk mengubah komitmennya dari repatriasi menjadi hanya deklarasi dalam negeri.

“Tentu sosiopolitik harus dijaga karena sangat mempengaruhi. Pengusaha banyak menunggu dan melihat (wait and see). Banyak yang menyesal telah repatriasi,” kata dia seperti dikutip Kompas.com

Bagi wajib pajak yang tidak menepati janji yang tertuang dalam laporannya, maka Kementerian Keuangan akan menindaklanjutinya. “Kami akan tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para wajib pajak yang ikut amnesti pajak. Kalau bentuknya repatriasi kami harap harta itu akan dibawa ke Indonesia sesuai yang disampaikan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (12/5).

Di sisi lain, dia menyatakan, pemerintah akan terus berusaha menjaga keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri agar para wajib pajak bisa tenang membawa ananya ke dalam negeri. “Situasi saat ini pemerintah akan terus lakukan usaha agar keamanan dan persepsi terhadap Indonesia dijaga baik,” ujar Sri Mulyani.

Pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan vonis hukuman penistaan agama selama dua tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kondisi politik di dalam negeri terus memanas. Meski begitu, pemerintah berharap agar suasana tersebut tidak mengganggu realisasi repatriasi dana hasil program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak menepati janjinya, termasuk merepatriasikan hartanya ke dalam negeri. Alasannya, janji itu sudah dituangkan dalam laporan wajib pajak saat mengikuti program tax amnesty.

 

Menkeu Tagih Komitmen Repatriasi Meski Kondisi Politik Memanas | PT Solid Gold Berjangka

 

Mengenai situasi saat ini, pemerintah akan terus melakukan usaha agar kepercayaan keamanan dan persepsi mengenai risiko di indonesia agar dijaga dengan baik,” jelas dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat repatriasi yang masuk hingga batas akhir pelaksanaan amnesti pajak di akhir Maret sebesar Rp128,3 triliun.

Sementara, komirmen dana repatriasi yang tercatat sebesar Rp146,6 triliun. Artinya masih ada Rp18 triliun dana repatriasi yang belum masuk ke Indonesia.

Menanggapi kondisi saat ini, Ani memastikan, pemerintah, Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentu akan mengupayakan agar kepercayaan pelaku ekonomi tak terganggu meski dihadapkan pada situasi sosial politik.

Kita akan tetap sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para wajib pajak yang ikut tax amnesty kalau dia bentuknya adalah repatriasi, maka kita berharap harta itu akan dibawa ke Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan,” kata Ani di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 12 Mei 2017.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tetap akan menagih komitmen para wajib pajak yang telah menyatakan kesiapan untuk merepatriasikan dana mereka di luar negeri untuk dipulangkan ke Indonesia.

Pasalnya, beredar kabar bahwa sebagian pengusaha memutuskan untuk menepati komitmen dengan alasan khawatir akan kondisi sosial politik yang tengah terjadi di dalam negeri.

Stabilitas Negara Topang Ekonomi | PT Solid Gold Berjangka

 

Untuk menstabilkan ekonomi, pemerintah harus dapat mengumpulkan pajak yang sebesar-besarnya. Tetapi tingkat kepatuhan pembayar pajak masih relatif rendah.

Lebih lanjut, Sri Mulyani Menkeu menjelaskan bahwa reformasi perpajakan perlu dilakukan mengingat perpajakan tidak hanya untuk mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memeratakan pembangunan.

Sebagai contoh, penerimaan pajak terbesar dari pulau Jawa tetapi dibelanjakan untuk seluruh Indonesia, sehingga pajak menjadi alat pemersatu bangsa.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa ditengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti, Asia merupakan kawasan yang dianggap relatif aman sehingga pertumbuhan serta kinerja ekonominya masih berjalan dengan baik. Indonesia sebagai negara terbesar di Asean tentu perlu menjaga agar tetap menjadi kawasan yang tertib, aman, dan damai supaya dapat terus berkembang dengan baik.

Menkeu mengatakan, APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi haruslah kredibel dan dapat merespond apabila terjadi masalah.

Dalam kuliahnya, Menkeu menjelaskan bahwa tantangan ekonomi yang relevan saat ini adalah tingkat kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan ketimpangan antar daerah. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan oleh mantan Direktur Bank Dunia tersebut untuk menjelaskan peran Polri yang bertugas untuk menjaga kestabilan negara dalam hal keamanan nasional dan dalam hal pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi Indonesia tentu tidak hanya tergantung dari kegiatan ekonomi saja. Suatu ekonomi akan menjadi baik dan meningkat dengan bagus apabila kepastian hukum dan ketertiban hukum terjaga, keamanan terjaga,” papar Menkeu di auditorium Gedung STIK-PTIK, Rabu (10/05).

Menteri Keuangan berharap Polri benar—benar menjalankan tugasnya untuk menjaga kestabilan negara dalam hal keamanan nasional dan bertugas untuk menjaga kestabilan negara dalam hal pertumbuhan ekonomi.

Dalam kunjungan ke Perguruan Tinggil Ilmu Kepolisian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa mengenai tantangan fiskal dalam pembangunan Indonesia.

Kementerian Keuangan terus berupaya agar pertumbuhan pada tahun ini bisa mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar 5,2%. Salah satu upaya tersebut adalah menjalin kerja sama dengan Polri mengingat salah satu faktor pemicu pertumbuhan ekonomi adalah stabilitas negara.

 

Solid Gold

Advertisements
This entry was posted in PT Solid Gold Berjangka and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s