Sri Mulyani Diminta DPR Jelaskan Perppu Akses Informasi Keuangan

Sri Mulyani Diminta DPR Jelaskan Perppu Akses Informasi Keuangan | PT Solid Gold Berjangka

 

PT Solid Gold Berjangka
Keputusan itu diambil Indonesia dengan mendukung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk melakukan pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Seperti diketahui, Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, berdasarkan ketetapan Presiden Joko Widodo telah diundangkan pada 8 Mei 2017 lalu. Dan Perppu tersebut juga telah dikoordinasikan dengan lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Keputusan itu diambil Indonesia dengan mendukung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk melakukan pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Seperti diketahui, Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, berdasarkan ketetapan Presiden Joko Widodo telah diundangkan pada 8 Mei 2017 lalu. Dan Perppu tersebut juga telah dikoordinasikan dengan lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Ada keperluan yang semakin mendesak untuk mengumpulkan pajak sebagai instrumen positif dalam penyehatan keuangan, agar menjadi sumber pendanaan negara,” ujarnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Mei 2017.

Sri menuturkan mobilisasi domestik dari pajak mengalami hambatan dan menyebabkan kelesuan ekonomi, serta meningkatkan praktek pengelakan juga penghindaran pajak. “Ini juga karena keterbatasan akses informasi perpajakan secara internasional.”

Sri Mulyani hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Sri Mulyani menjelaskan latar belakang dari Perppu tersebut diawali dari krisis keuangan 2008 lalu yang menimbulkan kontraksi dan ketidakpastian perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Situasi itu kemudian mempengaruhi penerimaan pajak negara maju dan berkembang.

Sri Mulyani hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Sri Mulyani menjelaskan latar belakang dari Perppu tersebut diawali dari krisis keuangan 2008 lalu yang menimbulkan kontraksi dan ketidakpastian perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Situasi itu kemudian mempengaruhi penerimaan pajak negara maju dan berkembang.

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI | PT Solid Gold Berjangka

 

Dengan pertimbangan tersebut, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Keperluan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Penyusunan Perppu tersebut telah dikoordinasikan dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK.

“Ruang lingkup materi meliputi kewenangan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk mendapatkan akses informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan aturan pajak domestik dan perjanjian internasional. Kewenangan DJP untuk meminta bukti dan keterangan, kewenangan Menkeu untuk pertukaran informasi keuangan dengan negara lain, informasi yang disampaikan baik otomatis atau by request, perlindungan hukum bagi pihak yang melaksanakan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan,” pungkasnya.

“Non coperative jurisdiction berdampak terhadap penilaian internasional, dan Indonesia tidak memiliki level playing field dengan negara yang berkomitmen dalam AEOI,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Tak hanya itu, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, Indonesia bisa dikatakan tidak transparan dan setara dengan negara suaka pajak (tax haven country). “Kita dianggap menjadi tempat penyimpanan dana terorisme. Dan Indonesia tidak akan memperoleh informasi keuangan milik wajib pajak Indonesia yang disimpan di luar negeri, baik yang sudah atau tidak mengikuti program tax amnesty,” imbuh dia.

Dia mengungkapkan, salah satu bentuk komitmen tersebut adalah Indonesia harus memiliki legislasi primer dan sekunder berupa peraturan perudangan sebelum 30 Juni 2017. Jika gagal, maka akan merugikan Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai negara yang non-cooperative jurisdiction.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Jika tidak melaksanakan komitmen tersebut, maka Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional dan lebih parahnya bisa dianggap menyimpan dana-dana terorisme.

Ini Cara Pemerintah agar Wajib Pajak Patuh Bayar Pajak | PT Solid Gold Berjangka

 

Jika UU untuk AEOI disahkan, Sri Mulyani menegaskan semua lembaga jasa keuangan wajib memberikan informasi keuangan dilakukan secara otomatis. Selain itu semua lembaga keuangan wajib memproses identifikasi untuk menentukan domisili WP dan identitas asing atau domestik.

“Tempat bisa dimana-mana, tapi masuk dari identitas yang bersangkutan. Bisa saja mereka memiliki banyak sekali tempat atau domisili,” kata Sri Mulyani.

Mantan Managing Director Bank Dunia itu memaparkan untuk AEOI atau kepentingan domestik, UU perbankan, UU perbankan syariah, UU pasar modal telah memberikan pembatasan Direktorat Jenderal Pajak dalam akses keuangan.

“Ketentuan yang ada hanya perbolehkan Direktorat Jenderal Pajak untuk informasi keuangan dengan syarat harus diketahui nama dan nomor rekeningnya,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan melalui Peraturan Pengganti UU no.1 tahun 2017, regulasi mengenai AEOI sudah disiapkan. Namun hal itu belum bisa dilaksanakan karena belum disahkan menjadi UU, sehingga Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa membuka rekening nasabah di perbankan.

“Indonesia masih belum memiliki legislasi primer yang memuat peraturan mewajibkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak,” ungkap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku selama AEOI belum diterapkan, banyak Wajib Pajak (WP) yang menyimpan uangnya di bank sering melanggar kepatuhan membayar pajak. Melalui AEOI, wanita yang akrab dipanggil Ani itu, yakin tidak akan ada lagi WP yang bisa menghindari bayar pajak.

“Kondisi keterbatasan tersebut dimanfaatkan Wajib Pajak untuk tidak patuh,” ujar Sri Mulyani di rapat kerja dengan DPR Komisi XI, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Kementerian Keuangan akan menerapkan Sistem Keterbukaan Informasi Keuangan (Automatic Exchange Of Information/AEOI). Tenggat waktu dari pemerintah mengikuti keinginan dari negara-negara G20 yakni pada 30 Juni 2017.

 

 

Solid Gold Berjangka

 

About Tia Ratna

24 yrs old Executive Secretary Benetta Ramelet, hailing from Lakefield enjoys watching movies like Death at a Funeral and Netball. Took a trip to Archaeological Site of Cyrene and drives a McLaren M16C.
This entry was posted in PT Solid Gold Berjangka and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s