Kemenkominfo: Uang Transaksi Google di Indonesia Lari ke Singapura

PT. Solid Gold Berjangka

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) | PT. Solid Gold Berjangka

Di Indonesia, menurut Plt Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Noor Iza, Google justru melarikan uang transaksinya ke Singapura sehingga setiap transaksi tersebut lolos dari pajak.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ikut bicara terkait isu pajak Google Indonesia. Juru bicara kementerian mengatakan, saat ini Google baru berupa kantor perwakilan saja dan hilir mudik transaksi pun dilakukan di Singapura.

Noor Iza mengakui raksasa mesin pencari itu sudah membentuk perusahaan lokal atas nama PT Google Indonesia. Namun, hal itu tidak berarti perusahaan sudah membentuk badan usaha tetap (BUT) dan taat pajak.

Transaksi-transaksi iklan di India pun dialirkan ke Google India, lalu dikenakan pajak oleh negara. Bahkan persentase pajak itu disebut-sebut cukup besar.

“Coba cek. Pool (Google) kawasan Asia Pasifik itu ke satu negara. Google itu transaksinya diarahkan ke Google Inc yang berada di Singapura,” ujar Noor.

Pemerintah juga telah meminta Google agar memperlakukan pajak yang setara dengan dua negara tersebut. Pasalnya di India, raksasa internet ini mau menjadi perusahaan dengan status BUT.

“Kita berharap Google akan bisa arif dalam masalah bisnis ini dan memberikan kesetaraan. Transaksi-transaksi jangan di-pool di negara tertentu saja, yang (berakibat) merugikan negara-negara yang memberikan expenditure-nya ke Google,” ujarnya.

“(PT Google Indonesia) itu hal yang berbeda. BUT memang bisa berbentuk apa saja, ini istilah dari permanent establishment. Tapi Google Indonesia itu perusahaan, badan hukum, bisa saja cuma sebagai perwakilan. Jadi belum tentu BUT,” ujarnya saat dihubungi KompasTekno, Jumat (16/9/2016).

Noor menambahkan, saat ini para petinggi Google sudah melirik Indonesia sebagai negara yang mempunyai peran penting. Lebih kurang, posisi Indonesia bisa disamakan dengan India dan Brasil.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ditjen Pajak menyatakan Google telah menolak untuk diperiksa terkait dengan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia.

“PT Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami telah dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia,” ujar Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tedjakusuma, saat dihubungi KompasTekno, Jumat (16/9/2016).

Terkait dengan masalah ini, juru bicara Google Indonesia menyebutkan bahwa selama ini pihaknya telah membayar pajak dan mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan pun sudah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

Begini Bunyi Surat Penolakan Google yang Bikin Ditjen Pajak Panas | PT. Solid Gold Berjangka

Penolakan disampaikan langsung oleh Directur Asia Pacific, Financial Planning and Analyst Marco Borla kepada kantor pajak khusus Badan Orang Asing (Badora), Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan terus mengejar kewajiban dari Google Asia Pasific Pte Ltd, meskipun surat pemeriksaan yang dilayangkan beberapa waktu lalu dibalas dengan penolakan.

Artinya, kata dia, Google merasa tidak perlu BUT sehingga tidak harus punya NPWP oleh karena itu tidak perlu juga dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pajak RI.

Kedua adalah penyedia layanan Internet, dapat disediakan oleh perorangan dan badan usaha asing dengan ketentuan wajib pendirian BUT.

“Mereka mengatakan di situ bahwa Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura ini tidak seharusnya dianggap memiliki BUT (Bentuk Usaha Tetap) dan oleh karenanya tidak seharusnya diberikan NPWP secara jabatan di Indonesia, dan dilakukan pemeriksaan lapangan,” kata Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus M Haniv membacakan surat yang dikirim Google di kantornya, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Haniv mengatakan, Google dinyatakan harus sebagai BUT sejak April 2016 oleh Ditjen Pajak. Maka kemudian Ditjen Pajak melayangkan surat untuk dilakukan pemeriksaan tahap awal.

Beberapa kali sempat ada komunikasi, sampai akhirnya Google mengirimkan surat penolakan.

“Jadi Google Asia Pacific itu harus mendirikan BUT, berdasarkan peraturan perpajakan, nah sekarang mereka menolak ditetapkan sebagai BUT. Kan kontradiksi. Kami kan Ditjen Pajak punya kewenangan. Siapa pun yang punya usaha di Indonesia, kami berwenang melakukan pengujian kepatuhan. Bahkan kami wajib menghukum,” terang Haniv.

Haniv menjelaskan, dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bahwa penyedia layanan Internet itu berbentuk yang pertama adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak.

“Ini aturan petunjuknya di Surat Edaran yang didasarkan kepada beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permeknkominfo nomor 01/Per. M.kominfo 2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi,” paparnya.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa pendirian BUT harus berdasarkan aturan di bidang perpajakan.

PT. Solid Gold Berjangka

This entry was posted in PT Solid Gold Berjangka and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s