“Sabang akan kita bangun cold storage, Jepang akan masuk di situ. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo), Rusia juga masuk,” kata Susi. “Jepang menginginkan mereka diperbolehkan membangun pelabuhan di Sabang, Nunukan, Morotai, dan juga Saumlaki baik untuk perikanan atau pelabuhan umum,” tuturnya.
Menurut Susi, Sabang adalah kawasan perairan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Potensi ini dapat dilihat dengan meningkatnya hasil tangkapan setelah illegal fishing marak diberantas.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki ambisi khusus pada dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, nantinya Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan berbagai kawasan perairan di Indonesia, salah satunya adalah kawasan Sabang.
Saat ini, lanjutnya, telah terdapat beberapa negara yang bersedia mengembangkan kawasan tersebut. Di antaranya adalah Jepang dan Rusia. Bahkan, khususnya untuk Jepang, negara tersebut juga melirik berbagai kawasan lainnya di Indonesia yang dianggap masih sangat potensial.
“Seperti di Sabang, dulu basisnya kapal Thailand. Sekarang setelah diberantas penghasilan tangkap di sana meningkat. Tadinya 1 ton jadi 20 ton,” tuturnya Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
2 Ambisi Menteri Susi, Berantas Maling Ikan dan Data Ukuran Kapal| PT Solid Gold Berjangka
Yang menjadi ambisi menteri Susi di antaranya pemberantasan illegal fishing dan perbaikan pencatatan ukuran kapal. Khususnya untuk ukuran kapal, Susi mengungkapkan bahwa hingga saat ini banyak terdapat kapal-kapal yang didaftarkan tidak sesuai ukuran. Hal ini dilakukan oleh para pengusaha agar dapat memperoleh BBM subsidi.
“Kemudian kita lihat perkembangan kapal domestik yang ada. Armada nasional itu kapal yang di atas 30 gt yang sudah ukur ulang 2.600 kapal, masih ada 8.000-an. Jumlah kapal di atas 30 gt Indonesia itu punya 10 ribuan di Pantura, Medan, Surabaya, Makassar yang dari dulu budaya maritim tinggi,” tuturnya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Karena banyak pelabuhan pemiliknya biasanya tidak melaporkan untuk melelangkan,” tuturnya. “Ditargetkan dua hingga tiga tahun ke depan 80% perikanan tangkap Indonesia bisa tercatat semua. Misalnya di Belitung semua ekspor ikan fresh tidak tercatat. Ini harus jadi perhatian,” pungkasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki pada dua tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK.
Tak hanya itu, pada sisi illegal fishing, pemerintah juga masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Tak hanya kapal asing, kapal yang berbasis domestik pun turut menjadi prihatin Susi. “Laporan tangkapan di pelabuhan berbasis kapal eks asing memang ada penurunan, tapi yang berbasis kapal domestik dan tradisional naik sangat tinggi.
Kenaikan luar biasa, di beberapa wilayah hampir 20 hingga 30 kali,” tuturnya. Selain itu, pekerjaan rumah selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas pencatatan hasil pelelangan ikan. Sebab, selama ini sektor tersebut masih belum terpantau secara lebih detail oleh pemerintah. “Kebijakan reformasi perikanan, PR kita masih banyak.
PT. Solid Gold Berjangka 